... korupsi di China semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir... "Beijing (ANTARA News) - Di China, perang melawan korupsi juga jadi urusannya militer negara itu; ditandai pengetatan pengawasan pembangunan dan penjualan gedung plus properti oleh militer, termasuk aspek akuntansi dan transparansi yang tepat untuk semua transaksi keuangan.
China mulai menindak keras koruptor yang merajalela di kelompok militer sejak 1990-an, dengan melarang para Tentara Pembebasan Rakyat terlibat bisnis. Yang berbahaya adalah tentara berbisnis. Koruptor dan kolaboratornya dihukum mati dan itu dipancarluaskan kepada publik langsung.
Angka korupsi di China semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya transparansi serta checks and balances.
Aturan terbaru yang dicetak pada halaman depan harian resmi di China, PLA Daily, mengamanatkan uang hasil dari penjualan gedung-gedung militer harus diserahkan sepenuhnya kepada militer China dan pada waktu tepat.
Proyek bangunan baru hanya dapat dijalankan sesuai rencana pembangunan yang telah disetujui sebelumnya, dan tidak boleh menyimpang dari rancangan yang ditetapkan, baik dalam lingkup atau ukurannya. Peraturan itu mulai berlaku pada 1 Maret.
"Proses persetujuan pembangunan pun harus terbuka dan transparan dan diawasi secara efektif. Setiap pihak harus membuat keputusan sesuai dengan hukum dan keefektifan untuk mencegah korupsi," demikian isi surat kabar resmi itu.
Namun, pernyataan singkat pemerintah China dalam harian resmi itu tidak memberikan informasi spesifik mengenai cara implementasi dan penegakan dari aturan baru tersebut, juga tidak menyebutkan skala hukuman yang harus dihadapi oleh tentara bila melakukan pelanggaran.
Harian resmi itu pada bulan ini juga melaporkan, 27.000 penghuni ilegal telah dikeluarkan deri beberapa apartemen militer China dalam tujuh bulan pada tahun lalu.
Surat kabar itu pun tidak menyebutkan jenis hukuman apapun bagi petugas yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan secara ilegal menempati rumah-rumah militer.
Presiden China, Xi Jinping, telah menetapkan gerakan anti-korupsi sebagai prioritas utama pemerintahannya dengan menargetkan penindakan hukum terhadap pemborosan oleh pejabat-pejabat pemerintahan.
Xi melakukan hal itu dalam upaya meredakan kemarahan publik atas tindak korupsi oleh pejabat pemerintah yang merajalela, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Komunis.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
