"Siapapun nanti presiden kita dan siapapun yang menjadi komisioner KPK kedepannya, pemiskinan terhadap koruptor ini harus terus dilanjutkan,"
Medan (ANTARA News) - Pemiskinan atau pengambilan aset yang dimiliki oleh koruptor harus terus dilanjutkan oleh pemerintah, sebagai bentuk peringatan kepada yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irmadi Lubis, di Medan, Kamis, kurang setuju hukuman mati bagi koruptor. Ia mengatakan sanksi pemiskinan atau penyitaan harta milik koruptor terasa akan lebih efektif untuk membuat efek jera bagi para koruptor.

Juga sebagai peringatan kepada pejabat negara ataupun kepala daerah lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, karena memang dinilai para koruptor akan lebih takut miskin jika dibandingkan menjalani hukuman penjara.

"Siapapun nanti presiden kita dan siapapun yang menjadi komisioner KPK kedepannya, pemiskinan terhadap koruptor ini harus terus dilanjutkan," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini .

Kalau nanti pemiskinan terhadap koruptor itu ternyata belum juga membuat efek jera, baru kemudian dilanjutkan dengan mempermalukannya, misalnya dengan hukuman sosial yakni membersihkan parit-parit kota ataupun pasilitas umum lainnya.

"Ada sebagian orang yang mengusulkan agar hukuman mati diberikan kepada koruptor, menurut saya itu kurang tepat. Terlalu enak baginya, sudah ia menggerogoti negara cepat kali matinya," katanya.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan KPK dengan berbagai keberhasilannya mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan kepala daerah, memang pantas diapresiasi dan harus terus didukung.

Namun ia merasa beban yang diberikan kepada KPK terlalu berat, sementara institusi lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan terkesan kurang maksimal dalam upayanya memberantas korupsi.

"Saya umpamakan seperti ini, KPK itu daya angkutnya 50 ton, tapi diberi muatan 150 ton. Jadi tentunya ia akan kesulitan. Nah kalau beban yang 150 ton itu diangkat secara bersma-sama dengan institusi lainnya tentunya akan terasa lebih ringan," katanya.

Pewarta: Juraidi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014