Kanwil DJP Jakpus optimistis penerimaan pajak 2024 bisa Rp100 triliun

 

"Tahun ini kita target Rp100 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada peningkatan dari tahun lalu, cuman memang situasinya berbeda tidak seperti tahun lalu. Cukup optimis kita bisa meraih capaian yang cukup baik di tahun ini. Harapannya kita bisa sampai 100 persen tahun ini," kata Eddi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Eddi menyebut realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2023 sekitar Rp93 triliun (103 persen terealisasi). Sedangkan pada 2024, penerimaan pajak Kanwil DJP Jakpus hingga saat ini sudah mencapai sekitar 45,6 persen.

Selain itu, Eddi menekankan pentingnya menjaga  APBN untuk mendorong pembangunan Indonesia ke depan. Adapun pada APBN, perpajakan memiliki peranan yang dominan sekitar 75-80 persen.

"Tentunya dengan perkembangan situasi yang luar biasa pada masa pandemi memberikan banyak hal pelajaran bagi kita semua bagaimana mengelola pekerjaan ini dan ekonomi kita sampai saat ini bisa tumbuh dibandingkan beberapa negara lain," ujar Eddi.

Lebih lanjut, Eddi mengatakan ekonomi tetap terjaga dan bisa tumbuh bahkan saat ini menjadi salah satu  terbesar di Asia Pasifik. Hal ini sebagai upaya mendorong semangat gotong royong dan mempercepat perubahan atau meningkatkan pelayanan.

"Efisiensi memberikan layanan jadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari DJP ini. Hampir layanan kami di DJP sampai saat ini menggunakan teknologi informasi bahkan Insyaallah tahun depan mengintegrasikan semua jenis layanan itu," ucap Eddi.

Oleh karena itu, sebagai upaya mencapai target tersebut yakni dengan kecepatan teknologi dan layanan basis digital.

Eddi berharap peningkatan kualitas layanan nantinya dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usaha, dan mengakses kegiatan atau layanan yang disediakan.

Sebelumnya, Kanwil DJP Jakarta Pusat mengungkapkan kontribusi penerimaan pajak di wilayah tersebut mayoritas dari sektor perdagangan.

"Kontribusi penerimaan pajak di Jakarta Pusat utamanya dari sektor perdagangan sebanyak 33,6 persen," kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Pusat Agustinus Dicky Haryadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/7).

Kontribusi penerimaan pajak selanjutnya dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebanyak 13,4 persen, jasa keuangan dan asuransi 8,5 persen, transportasi dan pergudangan 7,2 persen.

Lalu, informasi dan komunikasi 4,9 persen, pertambangan dan penggalian 4,7 persen, industri pengolahan 4 persen, konstruksi 3 persen, dan jasa perusahaan 3 persen. Adapun strategi mencapai target, yakni dengan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).