"Pemilu legislatif merupakan momentum demokrasi yang sangat menentukan kelangsungan pembangunan lima tahun ke depan, oleh karena itu perempuan di Malut tidak boleh golput pada pemilu legislatif itu," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Malut, Masni Dinsie di Ternate, Rabu.
Apalagi, jumlah perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Malut mencapai 400 ribu lebih atau setengah dari jumlah DPT di Malut yang tercatat 800 ribu lebih, sehingga kalau banyak yang tidak memilih pasti akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilu legislative di daerah ini.
Masni Dinsie juga meminta kepada kaum perempuan di Malut untuk membantu menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif kepada masyarakat sekitarnya, minimal kepada anggota keluarganya.
Kaum perempuan di Malut diimbau pula untuk tidak mudah terpengaruh oleh tawaran politik uang dari caleg atau parpol tertentu menjelang pelaksanaan pemungutan suara, karena hal itu sangat merusak nilai-nilai demokrasi dan bisa mengakibatkan munculnya wakil rakyat yang nantinya hanya mementingkan diri sendiri.
Ia mengatakan, kaum perempuan di Malut dalam menentukan hak pilihnya pada pemilu legislatif nanti harus cerdas dalam artian parpol atau caleg yang akan dipilih diyakini memiliki integritas moralitas dan komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Caleg yang akan maju pada pemilu legislatif di Malut, baik untuk DPR-RI maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota banyak caleg perempauan dan jika di antara caleg perempuan itu diyakini layak maka kaum perempuan di Malut harus memilih yang bersangkutan.
Khusus kepada caleg perempuan di Malut, Masni Dinsie mengharapkan agar jika mereka terpilih menjadi wakil rakyat nanti maka harus merealisasikan semua janji politiknya serta terus memperjuangkan kepantingan perempuan di daerah ini.
Pewarta: La Ode Aminuddin
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
