soft loanJakarta (ANTARA News) - Pemerintah tengah menjajaki kemungkinan memanfaatkan pinjaman lunak luar negeri untuk membiayai rusun 20 lantai yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), antara lain dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Islam Dubai (DIB). "Kita telah mengirim Iskandar Saleh (Deputi Pembiayaan) ke ADB sebagai tindak lanjut pertemuan dengan pejabat ADB Indonesia (representative office)," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat, M. Yusuf Asy`ari, kepada wartawan usai meresmikan pembangunan Rusunawa di IPB Darmaga Bogor, Selasa. Menurutnya, pihak ADB sendiri telah menyatakan minatnya untuk membiayai pembangunan Rusun, namun terlebih dahulu perlu dilihat polanya apakah merupakan pinjaman lunak (soft) atau two step loan (pinjaman dari luar negeri yang diterus pinjamkan kepada bank pelaksana melalui BI). Keberadaan pinjaman luar negeri ini sebenarnya untuk mendorong pengembang swasta agar dapat ikut serta dalam proyek pembangunan rusun. "Kita akan mengembangkan kerjasama swasta (public private partnership)," ucapnya. Sebagai contoh lahan dan mekanisme pembiayaan disediakan pemerintah, sementara swasta yang membangun. Seperti diutarakan pengembang Ciputra yang mengatakan, masyarakat akan sanggup apabila pemerintah bisa memberikan subsidi bunga sebesar 10 persen disamping tenor pengembalian diperpanjang menjadi 20-25 tahun. Mekanisme pembiayaan sendiri disamping berasal dari luar negeri yang saat ini tengah dijajaki, juga diharapkan diperoleh dari Bank BTN. Menpera mengakui bahwa selama ini swasta belum masuk ke Rusun 20 lantai karena pemerintah belum mengeluarkan petunjuk dan pelaksanaannya. Rencananya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Saat ditanyakan mengenai kebijakan Rusun yang terlalu lama, Menpera mengatakan, perlu banyak pertimbangan karena terkait dengan instansi atau pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. "Ini menyangkut pemerintah daerah untuk soal tanah, kemudian Departemen Keuangan menyangkut soal pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), semua itu harus dibicarakan sehingga membutuhkan waktu," ucapnya. Tetapi Menpera mengharapkan, setelah peletakan batu pertama pembangunan Rusun di Berlan Jakarta Pusat diharapkan Perpres Rusun dapat segera digulirkan. Saat ditanyakan mengapa tidak menggunakan Kepmen, Menpera mengatakan, untuk menggerakan pemerintah daerah di era otonomi daerah tidak bisa dengan Kepmen saja, tetapi harus langsung dari Presiden. Setidaknya dalam waktu 6 sampai 8 bulan prosesnya. Menurut Menpera, sebenarnya keberhasilan program pembangunan Rusun 20 lantai akan sangat bergantung pada Pemerintah Daerah sebagai motornya. Menpera mengatakan, tanpa adanya kerjasama dengan swasta sulit untuk mewujudkan program Rusun 20 lantai karena dalam tahun 2006 Menpera hanya kebagian jatah membangun Rusun sebesar Rp45 miliar yang cukup dipergunakan membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi mahasiswa di lima perguruan tinggi. "Sementara saat ini antrian pemohon Rusunawa sendiri sudah mencapai 57 yang berarti butuh waktu 5 tahunan untuk mewujudkan permohonan tersebut. Sehingga tidak mungkin kalau kita disuruh mewujudkan Rusun 20 lantai," ujarnya. Mengenai kemungkinan harga Rusun 20 lantai tersebut, Menpera mengatakan, belum ada kesepakatan meskipun menurut PP disebut Rp70 juta tetapi lainhalnya dengan hitung-hitungan pengembang sekitar Rp90 juta itu kalau izin dan lahan beres, kalau tidak bisa mencapai Rp120 juta. (*)

Copyright © ANTARA 2006