Dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan TA 2023 di Auditorium BPK, Jakarta, Kamis, Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono mengungkapkan prestasi itu merupakan buah kerja keras dari seluruh jajaran di BNPT yang telah melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Hasil audit dari BPK dengan pemberian opini WTP kepada BNPT yang kesebelas kali ini bukan hasil dari satu unit kerja, tetapi seluruh unit dan seluruh keluarga besar BNPT yang telah melakukan pelaksanaan belanja keuangan negara yang akuntabel transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Bangbang seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi.
Bangbang pun mengingatkan agar prestasi WTP bisa terus dipertahankan sebagai komitmen BNPT untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana rekomendasi yang ada di dalam LHP.
"Tentunya ini merupakan bekal berharga bagi BNPT untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan APBN sebagaimana rekomendasi yang ada di dalam LHP," tuturnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyebutkan predikat opini WTP yang diberikan kepada kementerian/lembaga di lingkup pemerintahan merupakan indikator penting implementasi penerapan pemerintahan yang baik (good governance), yang memberikan manfaat signifikan kepada entitas kementerian/ lembaga tersebut.
"Salah satu indikator good governance adalah opini hasil pemeriksaan keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendorong pencapaian visi organisasi, meningkatkan citra entitas kepada stakeholder, serta menjadi cermin akuntabilitas," ungkap Nyoman Adhi.
Nyoman Adhi berpesan agar kementerian/lembaga yang mendapatkan WTP tidak berpuas diri begitu saja akan prestasi tersebut, sehingga diharapkan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan terus ditingkatkan di masing-masing lembaga.
"WTP bukan tujuan akhir. Ini indikator kita sudah good governance, tetapi pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan harus terus dijaga dan ditingkatkan," katanya menambahkan.
Selain BNPT, kementerian/ lembaga lainnya yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) 1 seperti Kemenko Polhukam, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komnas HAM, KPU, Basarnas, Bawaslu, dan Bakamla juga mendapatkan opini WTP pada LHP atas Laporan Keuangan TA 2023.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
