Makassar (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengatakan penegakan hukum yang tepat dalam sistem demokrasi seharusnya tidak mengenal istilah warga minoritas dan mayoritas apabila diterapkan dengan tegas.

"Demokrasi itu menjamin hak-hak warga negara, tidak berlaku istilah mayoritas atau minoritas. Istilah itu muncul kembali akibat hukum tidak tegas," katanya dalam Debat Bernegara antara 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Makassar, Rabu (5/3) malam.

Oleh karena itu, salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat itu meyakini demokrasi dan hukum harus berjalan seiringan untuk mencapai tujuan kebaikan bersama.

"Hukum harus ditegakkan demi menjalankan demokrasi sehingga lebih dewasa," katanya.

Akan tetapi, lanjut Dahlan, selama ini penegakkan hukum demi demokrasi yang lebih dewasa kerap terhambat oleh birokrasi.

"Sebab selama ini tidak semua persoalan bisa diatasi orang yang berada di jajaran struktur tertinggi, banyak persoalan birokrasi terhenti di Eselon I, II, dan III," ujarnya.

Hal tersebut harus dijawab dengan melakukan terobosan-terobosan baru.

"Seorang Jaksa Agung harus bisa mengendalikan jajarannya hingga ke bawah, termasuk juga Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia, -red)," ujarnya.

Terobosan tersebut juga harus dimiliki sosok presiden yang memimpin Indonesia pada Pemilu Presiden 2014 mendatang.

"Presiden harus mampu memberantas kebijakan yang tidak sesuai," katanya.

Sementara itu, salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat lain, Jenderal (Purn.) Endriartono Sutarto menyatakan hal senada, bahwa hukum seharusnya ditegakkan tanpa mengenal demokrasi.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Kalau kita sepakat, maka hukum harus ditegakkan. Dan hukum itu tidak mengenal diskriminasi," ujar Mantan Panglima TNI tersebut.

Ia meyakini setiap pelanggaran hukum, tanpa memandang latar belakang status ataupun kedudukan pelakunya harus dijatuhi sanksi.

Di sisi lain ia meyakini, bahwa aparat penegak hukum juga perlu dibersihkan.

"Sebab untuk membersihkan ruangan yang kotor harus menggunakan sapu yang bersih," katanya.

Masalah penegakan hukum menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat antara 11 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat di Makassar.

Dahlan dan Endriartono tergabung dalam debat sesi kedua bersama Ali Masykur Musa, Dino Patti Djalal, Hayono Isman dan Sinyo Harry Sarundajang.

Sementara di sesi pertama menampilkan debat antara Anies Baswedan, Gita Wirjawan, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman dan Marzukie Alie. (G006)

Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014