Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mereorganisasi (Reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan tidak perlu takut dengan partai politik manapun jika ia menilai kinerja sebagian pembantunya memang buruk. "Tidak ada salahnya melakukan reorganisasi kabinet karena itu hak prerogatif presiden. Presiden harus tahu bahwa aspirasi untuk memintanya melakukan reshuffle semata-mata berasal dari perasaan tidak puas atas kinerja sebagian anggota kabinet yang ujungnya merupakan ketidakpuasaan kepada presiden sendiri," kata Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, di Jakarta, Kamis. Fahri yang dimintai pendapatnya tentang perlu tidaknya Presiden Yudhoyono merombak KIB memasuki dua tahun usia pemerintahannya pada 20 Oktober 2006 mengatakan, Presiden Yudhoyono justru harus jeli membaca mana anggota kabinetnya yang merugikan kinerja pemerintahanya secara keseluruhan dan mana yang tidak. "Presiden memiliki kewibawaan prerogatif. Kalau dia tidak memakainya, salah dia sendiri. Dan jangan takut sama partai-partai. Presiden juga harus sadar bahwa koalisi (dengan sejumlah partai politik-red.) ini dibangun ketika prosedur perundangan untuk melakukan koalisi itu belum ada sehingga koalisi itu dilakukan secara informal," katanya. PKS termasuk di antara partai politik yang melakukan koalisi yang mendukung pemerintahan saat ini namun PKS membuat surat perjanjian bermaterai dengan presiden yang isinya menyangkut program dan visi serta konsesi politik yang sangat teknis sifatnya, kata Fahri. "Untuk sopannya dan untuk fatsun politik, harusnya presiden tidak perlu ragu untuk bicara kepada PKS dan menyampaikan evaluasi tehadap kader-kader PKS di kabinet sehingga proses pergantian pun bisa kita lakukan bersama untuk kebaikan bangsa dan pemerintahan ke depan sebab PKS ingin melihat pemerintahan ini sukses," katanya. Jika Presiden Yudhoyono tidak mengajak PKS pun, secara undang-undang dia tidak bisa disalahkan kendati, secara fatsun politik, hal itu kurang elegan saja, katanya menambahkan. Wacana tentang "reshuffle" (perombakan-red.) KIB kembali mencuat menjelang tanggal 20 Oktober terutama setelah Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir, diterima di Istana Negara, seusai shalat Jumat (8/9) di Masjid Baiturrahman di Kompleks Istana. Menurut Sutrisno mengutip pernyataan Presiden, mungkin saja akhir tahun ini akan ada perombakan sejumlah menteri namun menteri-menteri di bidang apa saja, Presiden akan mengkaji dan mengevaluasinya terlebih dahulu. "Kata Presiden, Saya kan pernah mengatakan itu akan saya kaji ulang kalau kinerjanya kurang bagus dan tidak cocok," ujar Sutrisno. Reshuffle terbatas dalam KIB itu dimaksudkan untuk mendorong kemajuan bidang ekonomi, khususnya sektor riil, katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006