Pelantikan Wali Kota Padang tunggu putusan MK

Pelantikan Wali Kota Padang tunggu putusan  MK

Penetapan Hasil Pilkada Padang. Ketua KPU Padang, Alison (kiri) menandatangani hasil rekap suara pada Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi suara Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang putaran kedua di Padang, Sumbar, Selasa (11/3). Hasil Rapat Pleno KPU Padang memutuskan pasangan Mahyeldi - Emzalmi menang.(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Padang (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan pelantikan Wali Kota Padang terpilih 2014-2019 baru akan dapat dilaksanakan setelah menunggu putusan hasil gugatan pilkada Padang yang diajukan salah satu pasang calon ke Mahkamah Konstitusi.

"Jika tidak ada pihak yang menggugat pelantikan sudah dapat dilaksanakan awal April, tetapi jika ada yang mengajukan gugatan ke Mahkmah Konstitusi harus menunggu hasil putusan," kata Ketua KPU Padang Alison di Padang, Rabu.

Alison mengatakan, jika ada pihak yang menggugat harus memasukan berkas maksimal tiga hari setelah pleno penetapan hasil pilkada Padang.

Kemudian, akan diproses sekitar 14 hari dan jika tidak ada kendala sidang gugatan baru akan dapat digelar 28 Maret, kata dia.

Berikutnya, proses sidang hingga putusan akan memakan waktu hingga 14 hari sehingga diperkirakan akan keluar 12 April.

Jika putusan telah keluar, maka prosedurnya KPU akan menyurati DPRD Padang dimana selanjutnya DPRD menyampaikan kepada gubernur untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

KPU Kota Padang, secara resmi menetapkan pasangan Mahyeldi-Emzalmi sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada ) putaran II pada Selasa (11/3).

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari 11 kecamatan, pasangan Mahyeldi-Emzalmi memperoleh 148.864 suara atau 50,29 persen dan pasangan Desri Ayunda-James Helyward meraih 147.168 suara atau 49,71 persen.

Sebelumnya, tim sukses pasangan calon wali kota Padang Desri Ayunda-James Helyward, Virza Benzani menyatakan akan menggugat hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Padang putaran II ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap proses pilkada terdapat kecurangan.

Pewarta:
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Komentar