KKP Perkuat Basis Produksi Garam Rakyat

Pati, 16 Maret 2014 (ANTARA) -- Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung program swasembada garam nasional terus dilakukan. Diantaranya, dengan memperkuat basis produksi garam rakyat. Untuk itu, melalui Program Peningkatan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), KKP gelontorkan bantuan Rp 8,7 milyar untuk peningkatan produksi garam rakyat di Provinsi Jawa tengah. "Sentra produksi garam di Kabupaten Pati, Rembang, Brebes dan Jepara diproyeksikan mampu mendukung swasembada garam khususnya di Jawa Tengah". Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada acara penyerahan bantuan program Kelautan dan Perikanan, di Kabuapten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (16/3).

Sharif menjelaskan, untuk mendukung program swasembada garam nasional, KKP telah menetapkan 7 lokasi sebagai sentra PUGAR. Yaitu kabupaten Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Selain itu, KKP juga telah menetapkan 33 Kabupaten/Kota penyangga PUGAR yaitu Karangasem, Buleleng, Bima, Sumbawa, Kota Bima, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang, Alor, Sumba Timur, Manggarai, Kota Palu, Jeneponto, Pangkep dan Takalar. "PUGAR dilaksanakan melalui prinsip bottom-up, artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, serta mempertimbangkan pengarusutamaan gender," jelasnya.

Sharif menegaskan, kebutuhan garam konsumsi nasional mencapai 1,5 juta ton per tahun. Sedangkan garam industri sebesar 2 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mulai tahun 2011, KKP melaksanakan program PUGAR di 40 Kabupaten/Kota dan tahun 2014 diperluas menjadi 43 Kabupaten/Kota. Hasil PUGAR ini telah meningkatkan produksi garam nasional secara signifikan dan dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Tercatat, total persediaan garam nasional 2013 sebanyak 1.345.000 ton, dikurangi kebutuhan garam semester II/2013 sebanyak 740.000 ton, sehingga masih ada surplus produksi garam 2013 sebesar 605.400 ton. Sedangkan target produksi garam tahun 2014 sebesar 3,3 juta ton dari target lahan sekitar 26.700 hektar. "Melalui strategi revitalisasi dan intensifikasi PUGAR, KKP akan berupaya meningkatkan produktivitas garam nasional dan swasembada garam nasional secara terus-menerus, sehingga impor garam dapat dikurangi dan bahkan impor dihentikan," ujarnya.

Untuk produksi garam  berdasarkan provinsi tahun 2013 menunjukkan bahwa Jawa Timur masih memberikan kontribusi produksi garam terbesar di Indonesia, yakni  sebesar 47%. Sedangkan provinsi  Jawa Tengah memberi kontribusi sebesar 30%, dan Jawa Barat 10%.  Provinsi lain seperti NTB di posisi 4 sebesar 9%, provinsi Bali berkontribusi sebesar 0,17% dari produksi nasional serta NTT memproduksi  garam dibawah 1%. Ke depan, produksi garam nasional masih dapat terus ditingkatkan,  mengingat terdapat potensi alamiah Indonesia antara lain memiliki 104 ribu kilometer garis pantai dan 5,8 juta kilometer persegi laut. Selain itu, iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata-rata 5-6 bulan.  Termasuk Tekstur dan kontur tanah di sejumlah wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam. "Kami yakin swasembada garam konsumsi dapat terus dipertahankan bahkan dengan teknologi ketergantungan akan garam industri juga dapat terus kita kurangi," tandasnya.

Menurut Sharif,  pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi banyak tantangan dan kendala baik kondisi global seperti krisis finansial dan perdagangan bebas, maupun kendala di dalam negeri seperti permodalan, infrastruktur, listrik serta BBM. Khusus masalah BBM nelayan, KKP akan memperkuat infrastruktur di hulu yaitu salah satunya pembangunan Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan (SPBN) di berbagai wilayah pesisir, seperti di PPI Bajomulyo. Dimana kebutuhan BBM solar untuk mendukung seluruh armada kapal ikan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 2.500.000 Kiloliter (KL), sedangkan untuk kegiatan budidaya sekitar 800.000 KL per-tahun untuk menghasilkan produksi 1.000.000 ton udang. Jumlah BBM bersubsidi yang tersedia pada tahun 2014, masih sekitar 2 juta KL. Kekurangan BBM bersubsidi tersebut menyebabkan nelayan harus membelinya dengan harga industri, karena tidak adanya SPDN/SPBN yang dekat dengan lokasi nelayan. Implikasinya sebagian nelayan tidak mampu melaut atau terjadi pengangguran terselubung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tambah Sharif, KKP telah melakukan pembangunan SPDN/SPBN baik yang bersumber dari dana APBN, APBD dan swadaya masyarakat serta mendorong partisipasi swasta untuk menambah jumlah unit SPDN/SPBN ini dalam menyalurkan BBM bersubsidi. KKP juga mengembangkan kemitraan dengan perusahaan minyak swasta yang mendapat lisensi dari Pemerintah untuk menyalurkan BBM Solar bersubsidi. Selanjutnya KKP telah memfasilitasi pembangunan 291 unit SPDN di seluruh Indonesia. Untuk tahun anggaran 2012-2013 yang lalu, KKP telah merampungkan pembangunan 48 unit SPDN guna meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan. Jumlah ini masih relatif kecil jika dibanding luas laut Indonesia. Minimal Indonesia memiliki 808 unit SPDN sesuai dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tersebar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air. "SPBN PPI Bajomulyo yang akan diresmikan hari ini, merupakan salah satu kerjasama KKP dengan AKR dari 11 unit yang telah dibangun dalam dua tahun terakhir ini," tambahnya.

Contact Media :

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Pelaksana Tugas

Anang Noegroho

Telp. (021) 3519070 ext. 7440

Fax. (021) 3519133