Direktur Eksekutif Himsataki Yunus M Yamani di Jakarta, Senin, mengatakan penempatan yang bermartabat perlu dikembangkan agar program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sesuai dengan tujuannya.
"Untuk itu perlu disusun program perlindungan yang komprehensif, sejak dari penyusunan aturan, perjanjian kerja, pelatihan hingga perlindungan hukum jika TKI bermasalah di luar negeri," kata Yunus.
Dia mencatat, hingga saat ini penempatan ke Saudi, Kuwait dan Jordan misalnya, masih vakum karena belum ada kesesuaian pandangan tentang penempatan TKI di antara kedua negara.
Yunus juga menilai perlunya kesiapan di dalam negeri jika penempatan ke negara-negara tersebut ingin dibuka kembali.
"Terutama pada peraturan dan ketaatan pada aturan, baik pelaku, juga para pengawas," kata Yunus.
Himsataki yakin, Gatot yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Saudi Arabia memiliki cukup pengalaman terkait ketenagakerjaan, khususnya perlindungan TKI sehingga bisa mewujudkan nota kesepemahaman bagi kedua negara.
Organisasi itu juga memberi apresiasi kepada Jumhur Hidayat yang telah meletkkan dasar-dasar pelayanan di beberapa provinsi sehingga banyak memudahkan PPTKIS dalam perekrutan TKI. "Meski belum maksimal tetapi sudah banyak membantu," kata Yunus.
Dia berharap Gatot mampu melanjutkan kebijakan yang belum terlaksana, seperti pengembangan penempatan yang terhambat selama ini.
Pada bagian lain, Himsataki juga mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) yang berperan besar dalam mewujudkan nota kesepemahaman antara Indonesia dan Saudi arabia.
"Saat ini pelayanan KBSA cukup baik, juga sering melibatkan perusahaan jasa TKI (PJTKI) jika muncul permasalahan. PJTKI dan asosiasi diundang agar segera menyelesaikan permasalahannya," kata Yunus.
Himsataki menilai banyak perubahan ke arah yang lebih baik dan berharap KBSA bisa memberi pelayanan yang lebih baik lagi ke depan, khususnya jika penempatan ke Saudi Arabia dibuka kembali.
Pewarta: Erafzon SAS
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
