Arif Budimanta terpilih sebagai anggota UN-Affairs IPU

Arif Budimanta terpilih sebagai anggota UN-Affairs IPU

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta. (ANTARA)

Ini merupakan salah satu cerminan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran Indonesia pada berbagai forum internasional. Delegasi RI akan terus menyuarakan beberapa highlight dari pandangan Indonesia mengenai isu-isu yang saat ini se
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI dari PDIP, Arif Budimanta terpilih menjadi anggota Standing Committee on United Nations Affairs. Arif terpilih dalam sidang Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-130 di Jenewa, Swiss. tanggal 17--20 Maret 2014.

Arif Budimanta akan mengemban jabatan tersebut selama dua tahun (hingga bulan Maret tahun 2016).

"Ini merupakan salah satu cerminan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran Indonesia pada berbagai forum internasional. Delegasi RI akan terus menyuarakan beberapa highlight dari pandangan Indonesia mengenai isu-isu yang saat ini sedang mengemuka di dunia internasional," kata Arif kepada ANTARA News, Jakarta, Rabu.

Selain Indonesia, beberapa anggota parlemen dari negara lain yang juga telah terpilih sebagai anggota Standing Committee ini adalah anggota parlemene dari Aljazair, UAE, Thailand, Rusia, Meksiko, Nikaragua, Bangladesh dan Kanada.

"Sebagai salah satu anggota Standing Committee on UN Affairs, saya akan turut aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di bawah kerangka IPU terkait dengan mandat Standing Committee dimaksud," katanya.

Secara khusus, Standing Committee on UN Affairs akan menjadi badan utama di dalam IPU yang membicarakan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama, baik dari sisi IPU maupun sisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Para anggota Komite akan melakukan dialog intensif dengan para pejabat yang mewakili PBB dalam rangka menciptakan sinergi yang erat antar kedua organisasi internasional tersebut.

"Secara khusus, delegasi RI akan menekankan pentingnya seluruh anggota parlemen untuk bekerjasama dengan pemerintahnya masing-masing dalam penyusunan Post-2015 Development Agenda yang akan menggantikan MDGs pada tahun 2015," kata Arif.

"Fokus utama akan diberikan pada upaya membangun dialog dan kerjasama yang lebih setara dalam pembangunan berkelanjutan dengan dimensi kemanusiaan dan keadilan yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang," kata dia.

Indonesia juga akan berpartisipasi pada berbagai pembahasan isu mengenai Reformasi PBB, khususnya terkait dengan sumbangan pemikiran yang dapat diberikan IPU kepada PBB terkait isu system wide coherence.

"Diharapkan berbagai masukan dari IPU tersebut dapat mendorong terciptanya struktur PBB yang lebih adil dan setara serta mencerminkan kesiapan PBB untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi semua negara di masa mendatang," sebutnya.(*)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Komentar