saat ini publik semakin sadar akan pelayanan jaminan kesehatan, sehingga mengundang Komisi Informasi untuk berbagi langkah-langkah mitigasi
Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga menjadi lebih kuat sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini.
"Kami mendorong pengembangan PPID di setiap wilayah BPJS lewat pendelegasian kewenangan dari atasan langsung,” kata Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat saat diskusi implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Jakarta Selatan,
Selasa.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Kanwil IV, Herman Dinata menyatakan forum diskusi tersebut menjadi kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik di kalangan internal.
Herman mengatakan informasi yang mereka kelola sangat banyak. Mulai dari kepesertaan, iuran, hingga pelayanan kesehatan.
Ia mengakui saat ini publik semakin sadar akan pelayanan jaminan kesehatan, sehingga mengundang Komisi Informasi untuk berbagi langkah-langkah mitigasi.
Harry juga menambahkan untuk melaksanakan KIP terkait pelayanan kesehatan, khususnya program JKN, penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai media yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan.
Menurut Harry, KIP adalah hal yang prinsip dan sangat penting, apalagi BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang secara berkelanjutan melayani masyarakat.
"Saat ini yang dibutuhkan oleh peserta JKN adalah informasi yang terbuka. Kita berharap dapat dibangun dialog dengan publik. Sebagai pelayan publik, berikanlah pelayanan terbaik," kata Harry.
Harry juga memberikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen BPJS Kesehatan dalam membahas implementasi KIP.
"Terdapat nilai dan budaya keterbukaan informasi yang dijalankan secara konkret oleh BPJS," kata Harry.
Baca juga: KI Pusat kawal keterbukaan informasi pilkada 2024
Baca juga: KI Pusat ingatkan KPU terkait kesiapan Sirekap dalam Pilkada 2024
Baca juga: Jelang Pilkada 2024, KI Pusat gencar FGD dengan KPU dan Bawaslu
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024