Israel setujui kegiatan arkeologi bermasalah di Yerusalem Timur

Israel setujui kegiatan arkeologi bermasalah di Yerusalem Timur

Seorang pria Palestina menangis di atas reruntuhan rumahnya setelah dirubuhkan di Jabel Mukaber, desa di pinggiran Yerusalem Timur, Rabu (5/2). Tiga warga Palestina ditahan karena melemparkan batu ke arah polisi Israel yang mengamankan penggusuran atas perintah pengadilan terhadap tiga rumah di pinggiran Yerusalem Timur, menurut juru bicara kepolisian. (REUTERS/Ammar Awad )

Sebagai loka wisata, itu akan memberikan iuran bagi pengembangan kota Yerusalem."
Yerusalem (ANTARA News) - Israel menyetujui kegiatan arkeologi bermasalah di wilayah caplokan Yerusalem timur, kata kementerian dalam negeri pada Jumat, yang dapat meningkatkan ketegangan dan mengancam menghentikan perundingan perdamaian dengan Palestina.

Kementerian itu "mendengar keberatan" Palestina dan warga setempat mengenai rencana membangun pusat pengunjung di luar tembok Kota Tua Yerusalem di lingkungan Arab Silwan, kata pernyataan, lapor AFP.

Namun, kementerian itu memberikan persetujuan untuk kegiatan tersebut dengan alasan bahwa itu "menampilkan temuan penting arkeologi kepada masyarakat".

"Sebagai loka wisata, itu akan memberikan iuran bagi pengembangan kota Yerusalem," tambah kementerian itu.

Lingkungan Silwan, tempat gugus 1.200 meter persegi itu akan dibangun, sudah menjadi rumah bagi puluhan keluarga pemukim Yahudi, yang hidup di bawah penjagaan ketat di antara tetangga Arab mereka.

Penduduk Arab menuduh pusat pengunjung baru itu tidak memperhitungkan kebutuhan mereka dan merupakan upaya lebih memperkuat kehadiran Yahudi di Silwan.

Pemerintah Israel mengeluarkan perintah tentara untuk menyerobot 75 are lahan milik orang Palestina di kota Nablus, Tepi Barat, untuk permukiman, kata pejabat Palestina.

"Warga desa diberitahu bahwa tanah mereka akan dijadikan pemakaman dan sekolah bagi dua permukiman Yahudi," kata Ghassan Daghlas, pejabat Palestina, yang bertugas menangani masalah permukiman di bagian utara Tepi Barat.

Daghlas mengatakan warga desa itu akan mendatangi pengadilan Israel untuk mengajukan banding terhadap perintah tersebut.

Perintah itu dikeluarkan saat pembicaraan perdamaian, yang sedang berlangsung antara Palestina-Israel dan diperantarai Amerika Serikat berada di ambang keambrukan akibat silang pendapat besar mengenai masalah inti, termasuk pemukiman, kata Xinhua.

Pembicaraan tersebut dilanjutkan pada Juli lalu, setelah macet tiga tahun sehubungan dengan perluasan permukiman Yahudi.

Masalah permukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang dicaplok Israel, dipandang masyarakat dunia, termasuk Amerika Serikat, sebagai penghalang bagi upaya perdamaian Palestina-Israel.

Sejak Juli 2013, Israel berencana membangun lebih dari 11.700 tempat tinggal baru di 137 permukimannya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.


Penerjemah: Boyke Soekapdjo

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Aneksasi Israel dan COVID-19 perparah kondisi rakyat Palestina

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar