"Pengelola keuangan negara terpaksa patuh secara sistem dengan adanya semacam CCTV transaksi kas," kata Hadi di Gedung BPK di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Hadi usai penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah Provinsi-Kabupaten- Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara pada PT Bank Sulut dan PT Bank Sulteng secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
Hadi mengatakan sistem online e-audit itu juga mampu meningkatkan penerimaan negara-daerah pada pemda.
Menurut dia, akses online itu merupakan salah satu wujud transparani dan akuntabilitas keuangana negara/ daerah.
Selain itu menurut dia, kesepakatan bersama itu dimaksudkan agar BPK mengakses secara online seluruh transaksi kas pemda yang ada di BPD.
"Akses online transaksi kas pemda tersebut pada BPD merupakan salah satu implementasi e-audit BPK pada pemda," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
