Medan (ANTARA) - Berkisar tiga bulan lagi, rakyat Indonesia termasuk masyarakat Sumatera Utara (Sumut) akan menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil kota di provinsi itu.
Berkaca pada pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) di Sumatera Utara pada Februari 2024 yang berlangsung aman dan lancar, pilkada yang akan digelar pada 27 November secara serentak di seluruh Indonesia ini juga diharapkan berjalan dalam suasana damai dan aman berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah mulai melaksanakan tahapan Pilkada sejak 27 Februari 2024. KPU Sumatera Utara menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2024 sebanyak 10.813.825 orang, terdiri dari 5.324.444 laki laki dan 5.489.381 perempuan.
Sejumlah nama bakal calon gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati bermunculan di Sumut, termasuk yang akan maju melalui jalur independen. Ada dari akademisi, partai politik, pengusaha, birokrat serta petahana berharap dukungan dan pinangan dari partai politik untuk ikut meramaikan kontestasi Pilkada di provinsi berpenduduk sekitar 15 juta jiwa itu.
Munculnya nama-nama sebagai bakal calon kepala daerah yang tersiar lewat media massa, maupun sosial media itu ternyata ikut mewarnai diskusi ringan sehari-hari sejumlah warga di Kota Medan.
Meski topik diskusi kecil itu hanya seputar mengunggulkan calon mereka, tapi tidak ada yang sampai bersikap "keras urat leher" atau lebih megedepankan ego nya dalam mempertahankan pilihan mereka masing-masing.
"Meski beda pilihan, namun kita tetap bersatu, pemilu yang aman dan damai. Siapa pun yang terpilih berharap bisa membawa perubahan, juga paling penting adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menyejahterakan masyarakat Sumut," kata Rinaldi Nasution, warga Medan Amplas Kota Medan.
Boleh berbeda soal pilihan, kata dia, namun satu pandangan dan sikap untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan negara yang kita cintai ini. Siapapun yang terpilih nantinya, sebagai warga negara yang baik, maka kita wajib mendukungnya.
Berbagai strategi dilakukan para bakal calon untuk menarik simpati pemilih, seperti blusukan ke masyarakat sambil menawarkan program kerja, selain "kampanye" lewat sosial media (sosmed) dan media luar ruang (baliho dan spanduk) di lokasi-lokasi strategis di Sumatera Utara.
Meski belum memasuki masa kampanye Pilkada, namun ada daerah yang situasi politiknya sedikit menghangat disebabkan "perang dingin" antara kandidat di media, namun semua pihak memastikan tidak sampai mengganggu kelancaran saat Pilkada berlangsung.
Apalagi provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Selat Malaka itu merupakan rumah bagi penduduk dari beragam etnis (multietnis). Pilkada di Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi barometer kesuksesan Pilkada 2024 di Indonesia.
Barometer kesuksesan
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Sumut dapat menjadi barometer kesuksesan Pilkada karena penduduknya yang multietnis. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga suasana yang kondusif sehingga pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman.
Keharmonisan masyarakat Sumatera Utara yang mendiami 33 kabupaten dan kota yang telah lama dibangun juga menjadi salah satu modal utama dalam menciptakan pesta demokrasi aman, damai dan tertib di wilayah ini.
Salah satu cara untuk menjaga suasana kondusif wilayah adalah dengan tidak menyebarkan berita bohong yang dapat memecah belah antarsesama, apalagi di era digital saat ini yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses atau menyebarkan berbagai informasi.
Di sisi lain, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut sepakat untuk menjaga kekompakan dan bergandengan tangan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga Pilkada bisa berjalan dengan aman dan tertib.
Polda Sumut menggelar kegiatan "cooling system" Pilkada damai 2024 dengan melibatkan sebanyak 15.000 komunitas masyarakat Sumatera Utara dari berbagai elemen.
Pesta demokrasi ini harus berjalan aman sehingga masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024 merasa nyaman dan gembira dalam menentukan pemimpin di provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya.
Terkait pengamanan Pilkada 2024, pihak Polda Sumatera Utara menerapkan sistem pengamanan melekat pada tempat pemungutan suara (TPS).
"Pola pengamanan berbeda, jadi ada yang aman, rawan dan sangat rawan," tegas Kapolda Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Whisnu Hermawan Februanto pada apel gelar pasukan kesiapan pengamanan Operasi Mantap Praja Toba 2024 di Medan.
Irjen Pol Whisnu menjelaskan, TPS yang dianggap aman akan didampingi oleh petugas pelindungan masyarakat (Linmas) bersama personel Polri atau TNI. Kalau di TPS rawan, nanti ada anggota Polri dan TNI.
Sementara pihak KPU juga telah menetapkan 25.233 TPS yang tersebar di 455 kecamatan dan 6.110 kelurahan atau desa di seluruh provinsi ini.
Dalam pengamanan maksimal, Polda Sumut melibatkan personel gabungan sebanyak 12.172 orang, petugas dari instansi terkait tercatat 52. 966 orang yaitu 2.848 personel TNI dan 50.118 merupakan anggota Linmas.
Salah satu wujud agar Pilkada berjalan sesuai harapan, maka partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan, termasuk dalam menetapkan daftar pemilihan tetap (DPT).
KPU telah mengeluarkan imbauan bagi warga yang sudah memiliki hak pilih untuk mengecek namanya apakah sudah terdaftar dalam DPS Pilkada 2024. Warga yang belum terdaftar dipersilakan melapor ke petugas Panitia Pemungutan Suara di kelurahan maupun desa masing-masing.
Akurasi data pemilih penting, sebagai upaya mengantisipasi masalah baik saat atau setelah Pilkada sehingga pesta demokrasi di Sumut berjalan aman dan tertib hingga terpilihnya pemimpin hasil pilihan rakyat untuk masa kepemimpinan lima tahun mendatang.
Akan tetapi, semua proses atau rangkaian pelaksanaan Pilkada itu akan berjalan sesuai diharapkan yakni berlangsung tertib, damai dan aman juga tidak terlepas dari konsistennya para calon, partai politik, penyelenggara, penegak hukum dan aparatur pemerintahan dalam menegakkan aturan pemilu.
Masyarakat Sumatera Utara tentunya juga berharap pemimpin daerah yang dilahirkan dari proses Pilkada yang demokratis nantinya mampu mewujudkan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik lainnya, paling tidak masa lima tahun mendatang.
Baca juga: KPU-Bawaslu RI awasi langsung pendaftaran Bobby di KPU Sumut
Baca juga: KPU Sumut tunjuk Rumah Sakit Adam Malik untuk pemeriksaan kesehatan
Baca juga: DPRD Sumut terima aspirasi masyarakat terkait kawal putusan MK
Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024