RUU tersebut tidak masuk logika dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam...Sukabumi (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak secara tegas Rencana Undang-Undang (RUU) Kesetaraan Gender karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan bisa berdampak kepada rumah tangga.
"Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR RI dari PPP khususnya yang maju dari daerah pemilihan Jawa Barat agar menolak dan melakukan lobi dengan partai lain agar menggugurkan RUU Keseteraan Gender tersebut," kata Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PPP Jabar, Rahmat Yasin, di Kota Sukabumi, Selasa.
Menurut RY, panggilan akrabnya, seluruh anggota DPR PPP harus berhati-hati karena saat ini RUU tersebut sedang dibahas di legislatif dan tidak hanya kader PPP yang harus hati-hati dengan RUU itu tetapi seluruh umat Islam, karena dengan adanya kesetaraan gender tidak sesuai dengan syariat Islam.
Bahkan ia mencontohkan, jika ada suami yang menegur istrinya karena salah, tetapi di UU tersebut tetap masuk dalam kekerasan rumah tangga. Maka dari itu, RUU tersebut harus dilawan dan siapa lagi yang melawan selain umat Islam, sebab dengan adanya undang-undang kesetaraan gender akan banyak permasalahan yang terjadi di negara yang mayoritas Islam ini.
"RUU tersebut tidak masuk logika dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena sudah jelas perempuan adalah pengikut laki-laki, silahkan saja UU gender tersebut, apakah mampu seorang istri atau perempuan menjadi imam, sudah dipastikan tidak mampu. Untuk itu, kami menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dari PPP agar dengan tegas menolaknya," tambahnya.
Sementara, Anggota DPR RI dari PPP, Reni Marlinawati mengatakan pihaknya saat ini sedang melobi beberapa partai untuk bersama-sama menolak RUU tersebut, karena tidak tepat ditetapkan di Indonesia yang mayoritas warganya adalah umat Islam.
(KR-ADR)
Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
