Kementerian Unifikasi Korsel pada Kamis mengatakan pemerintah berencana meningkatkan dukungannya pada produksi konten serta pelatihan personel siaran radio di sektor swasta sebagai bagian dari rencana cetak biru unifikasi yang baru.
Inisiatif tersebut merupakan salah satu dari tujuh langkah utama yang diuraikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidato Hari Pembebasan pada 15 Agustus, yakni mendorong upaya agar penduduk Korut mendapat aliran informasi dan budaya dari luar.
Sebagai hasilnya, subsidi pemerintah untuk organisasi swasta yang melakukan siaran radio yang menargetkan warga Korea Utara diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun depan. Namun, kementerian tidak menyebutkan jumlah pendanaannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah meningkatkan pengawasan dan hukuman terhadap rakyatnya dengan menerapkan tiga undang-undang untuk mencegah warga Korut mengakses informasi dari luar.
Salah satu UU menyebut hukuman 10 tahun kerja paksa bagi mereka yang membawa budaya dan informasi dari luar.
Hukuman lebih berat diterapkan pada mereka yang menonton dan mendistribusikan film dan musik Korea Selatan. Beberapa orang bahkan mendapat hukuman mati.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: "The Point Men" angkat kisah yang terinspirasi krisis sandera Korsel
Baca juga: Film Korsel kembali tayang di China setelah enam tahun diboikot
Korea Utara kirim 200 balon udara berisi sampah ke Korea Selatan
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024