Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11 persen, tetapi pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9 persen.Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan menilai, kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menurunkan angka kemiskinan hingga 9,03 persen dari tahun sebelumnya tercatat 9,36 persen, serta kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen dari sebelumnya 1,12 persen.
“Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11 persen, tetapi pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9 persen. Bahkan, kemiskinan ekstrem yang pada awalnya berada di angka 6 persen telah turun menjadi 0,83 persen,” ujar Ferry dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Satu Dekade Membangun Indonesia Maju', di Jakarta, Senin.
Ferry menyampaikan, di balik capaian tersebut, tentu Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan baik di dalam negeri maupun tantangan global, terutama di bidang ekonomi.
“Sejak 2014, Indonesia telah menghadapi beragam tantangan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, hingga pandemi COVID-19. Krisis-krisis ini berdampak besar pada perekonomian domestik, terutama sektor konsumsi dan tenaga kerja,” ujarnya pula.
Ia juga menjelaskan, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah selama satu dekade terakhir memiliki tiga pilar utama untuk menurunkan kemiskinan.
Pertama, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai. Program program seperti ini berperan penting dalam menjaga daya beli rumah tangga miskin.
Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program-program ini, seperti bantuan untuk UMKM dan program ketahanan pangan, bertujuan untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
Ketiga, peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi.
Proyek infrastruktur besar-besaran yang dilakukan selama era Jokowi, seperti pembangunan jalan tol dan akses digital, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan ekonomi di berbagai daerah terpencil.
"Hal ini penting untuk pemerataan ekonomi dan membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau," katanya lagi.
Ferry melanjutkan, ke depan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.
Upaya reformasi struktural juga akan terus dilaksanakan, seperti yang sudah dilakukan melalui Omnibus Law dan kebijakan transformasi ekonomi hijau.
Sejalan dengan pilar utama yang disampaikan Ferry bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan krusial dalam perekonomian Indonesia.
Sebagai penyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat, sektor ini menjadi tulang punggung (backbone) ekonomi nasional.
Ahli Utama Pengembang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Hanung Harimba Rachman memaparkan tiga langkah strategis yang diambil oleh Kemenkop UKM dalam membangun dan memperkuat ekonomi nasional yang meliputi modal, akses permodalan, dan perlindungan UMKM.
Salah satu pendekatan utama Kemenkop UKM adalah memastikan bahwa UMKM mendapatkan fasilitas pembiayaan. Pendekatan ini tak hanya mencakup bantuan keuangan langsung, tetapi juga pembinaan agar pelaku UMKM memiliki pengetahuan untuk mengelola modal mereka secara efektif.
"Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terus meningkatkan berbagai program pembiayaan untuk UMKM, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah bagi usaha kecil dan mikro," katanya lagi.
Tidak hanya sekadar memberi modal, ujarnya pula, Kemenkop UKM juga berupaya untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi UMKM melalui berbagai skema.
Salah satu langkah penting adalah melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, serta dengan memanfaatkan platform digital yang semakin berkembang.
"Kami mendorong UMKM untuk masuk ke ranah digital, di mana mereka bisa mendapatkan akses ke berbagai program keuangan secara lebih efisien," ujarnya pula.
Pemerintah juga telah menciptakan berbagai kebijakan untuk mendukung hal ini, termasuk kebijakan pengalokasian 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah kepada produk UMKM.
Lebih lanjut, Hanung menjelaskan bahwa Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk tidak hanya bergantung pada modal dari lembaga keuangan tradisional.
Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi UMKM dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari pasar lokal maupun internasional. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkuat regulasi yang melindungi UMKM dari praktik perdagangan yang tidak sehat.
"Kami menghadapi tantangan dari produk-produk impor yang harganya lebih murah, yang sering kali membuat UMKM sulit bersaing," ujarnya.
Untuk itu, Kemenkop UKM telah melakukan berbagai intervensi dalam melindungi UMKM dari praktik-praktik perdagangan tidak sehat seperti predatory pricing, di mana produk impor dijual dengan harga yang sangat rendah sehingga mematikan usaha lokal.
Ia menegaskan, perlindungan UMKM tidak hanya terbatas pada regulasi perdagangan, tetapi juga mencakup pemberdayaan dan pendampingan dalam menghadapi tantangan digitalisasi.
Baca juga: Menjaga keberlanjutan pengurangan kemiskinan di Indonesia
Baca juga: Bapanas: Turunnya angka kemiskian berkorelasi dengan bantuan pangan
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024