Dengan syarat kabinet gemuk tersebut harus diisi orang-orang yang memiliki kemampuan dan latar belakang pengalaman yang sama dengan kementerian yang akan dipimpin.
"Prabowo harus menempatkan orang-orang terbaik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kementerian tersebut," kata Ibnu dalam siaran persnya, Rabu.
Untuk diketahui, wacana yang beredar menyebutkan jajaran kementerian yang akan mendampingi pemerintahan Prabowo-Gibran berjumlah 44 kementerian. Jumlah ini bertambah dari yang sebelumnya hanya sebanyak 34 kementerian.
Ibnu menilai, ke-44 posisi menteri itu harus diisi oleh kalangan profesional agar dapat memberikan kinerja yang nyata dalam membangun kementerian tersebut.
Tidak hanya dari kalangan profesional, tokoh dengan latar belakang partai politik juga layak dipilih sebagai menteri asalkan memiliki pengalaman profesional di bidang yang sama dengan kementerian yang akan dipimpin.
"Meski itu dari parpol tapi diharapkan parpol mengirimkan orang-orang yang punya kemampuan sesuai dengan amanah kementerian dan lembaga tersebut," kata Ibnu.
Ibnu melanjutkan, momentum tersebut juga harus dimanfaatkan oleh seluruh partai politik untuk merekomendasikan kader yang paling berkualitas untuk menjadi menteri.
Dengan demikian, masyarakat bisa menilai seberapa berhasil partai politik melakukan kaderisasi para kadernya menjadi tokoh yang berkualitas.
Selain dari kalangan profesional dan partai politik, Ibnu menilai pentingnya pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan menteri-menteri muda di jajaran kabinetnya.
Hal tersebut harus dilalukan agar kabinet tidak kehilangan ide kreatif dan terobosan-terobosan terbaru dalam berinovasi.
Tidak hanya itu, menteri yang berusia muda juga dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat kalangan anak muda dalam berkontribusi membangun bangsa.
"Menteri usia muda juga sangat penting, untuk membantu anak muda kita terutama yang berusia di bawah 30 tahun untuk keluar dari situasi sulit saat ini. Satu-satunya jalan kita berhasil melewati bonus demografi hanya dengan mendayagunakan anak muda yang jumlahnya semakin banyak di tanah air,” jelas Ibnu.
Baca juga: Muzani: Kabinet gemuk lebih efektif sebab fokus kementerian tersentral
Baca juga: Ketua umum partai di KIM belum bahas susunan menteri
Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Fakta bobroknya sistem saat ini, jabatan yang sejatinya menjadi amanah besar dan akan dimintai pertanggungjawaban, justru menjadi bancakan dan ladang hijau untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sudah pasti rakyatlah yang menjadi tumbal ketamakan dan keserakahan penguasa.
Akan berbeda jika kita hidup di Sistem Islam, dimana setiap Pemimpin dan pejabat yang dipilih adalah orang yang sesuai dan ahli dibidangnya. Pemimpin dan pejabat adalah orang orang yang amanah dengan jabatan yang diembannya. Maka terciptalah Negara yang adil dan makmur. Dan sudah pasti rakyat akan sejahtera.
Namun di sisi lain, jobdes tiap Kementerian bisa jadi makin tidak jelas, bahkan besar kemungkinan akan tumpang tindih, temasuk dalam membuat kebijakan, sehingga tidak efektif dan efisien. Juga ada resiko perbesar celah korupsi. Dan kepentingan rakyat belum menjadi perhatian. Hal ini terkait dengan sistem pemerintahan yang dianut, yang justru banyak berpihak pada para pemilik modal.
Dalam sistem Islam. Pemimpin itu akan amanah dan akan memilih pejabat dengan efektif dan efisien, dengan jobdesk dan tanggungjawab yang jelas, baik dalam urusan kekuasaan maupun non kekuasaan.
atas informasinya