Ketika partai tertentu sudah menyatakan bergabung dalam suatu koalisi secara etika politik, itu artinya harus satu suara dalam koalisi selama lima tahun pemerintahan,"Yogyakarta (ANTARA News) - Partai politik harus memiliki kedisiplinan berkoalisi dalam mendukung sistem presidensial di Indonesia, kata pakar politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Erwan Agus Purwanto.
"Ketika partai tertentu sudah menyatakan bergabung dalam suatu koalisi secara etika politik, itu artinya harus satu suara dalam koalisi selama lima tahun pemerintahan," kata Erwan di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, di dalam model koalisi di Indonesia sejak Pemilu 2004 hingga 2009, partai-partai yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) cenderung tidak sepenuhnya menghormati keputusan yang telah disepakati.
"Saat keputusan diterapkan di parlemen, selalu ada partai anggota koalisi yang membelot, bahkan menjegal. Koalisi seolah selalu hanya terjadi pada awal saja," katanya.
Untuk mengantisipasi hal itu, menurut dia seharusnya dapat diberlakukan sanksi tegas terhadap partai yang melanggar.
Bahkan, kata dia, setgab dapat mengeluarkan partai yang tidak sejalan lagi dalam bangunan koalisi.
"Belajar dengan koalisi-koalisi sebelumnya, harus ada punishment bagi yang melanggar," katanya.
Ia mengatakan meskipun tidak ada aturan normatif untuk selalu mematuhi keputusan koalisi, sebaiknya partai politik memiliki kesadaran dalam memutuskan pilihan koalisi, bukan hanya berdasar transaksional.
"Kesiapan untuk berkoalisi harus disadari, bukan hanya di tingkat eksekutif, namun juga di level legislatif," katanya.
(KR-LQH/M008)
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
