Sistem presidensial murni masih sulit diwujudkan

Sistem presidensial murni masih sulit diwujudkan

ilustrasi Persyaratan Pendaftaran Capres-Cawapres Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kiri) bersama Komisioner KPU Juri Ardiantoro (dari kiri-kanan), Hadar Nafis Gumay, serta Dir.PPLHKN Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluya memaparkan persyaratan pendaftaran Capres kepada perwakilan parpol di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (16/5). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Sistem presidensial kita memang dibangun di atas bayang-banyang sistem parlementer sehingga perlu penataan ulang. Sistem multipartai secara teori sulit cocok dengan dengan sisitem presidensial,"
Yogyakarta (ANTARA News) - Sistem presidensial murni di Indonesia masih sulit diwujudkan selama sistem multipartai masih berlaku di Indonesia, pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Sri Hastuti Puspitasari

"Sistem presidensial kita memang dibangun di atas bayang-banyang sistem parlementer sehingga perlu penataan ulang. Sistem multipartai secara teori sulit cocok dengan dengan sisitem presidensial," kata Sri Hastuti Puspitasari di Yogyakarta, Jumat.

Selain itu, kata dia, Undang-Undang Dasar (UUD) secara substansial juga cenderung mendorong sistem parlementer. Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia dikatakan menganut sistem presidensial semi parlementer.

"Hal itu terlihat dengan masih sangat kuatnya peran parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan bahkan ketika bernegosiasi dengan kebijakan pemerintah," katanya.

Menurut dia, Amerika Serikat (AS) dapat menjadi preseden yang baik dalam penerapan pola sistem presidensial yang ideal. Di AS peran kongres (parlemen) tidak terlalu superior seperti di Indonesia yang sering kali mampu menyulitkan terealisasinya kebijakan pemerintah.

Sementara itu, menurut dia, Undang-Undang (UU) tantang Pemilihan Umum yang mengatur kepartaian di Indonesia harus direvisi agar lebih mampu menekan partai peserta pemilu dengan meningkatkan "parliamentary threshold". Dengan jumlah parpol yang sedikit akan efektif mendukung terbentuknya sistem presidensial.

"Untuk mencapai sistem presidensial yang murni, setidaknya partai yang bertarung dalam pemilu harus berjumlah kurang dari 10 partai, sebab partai dalam jumlah yang banyak tidak akan pernah mampu memenuhi 50 persen plus satu "Presidential Threshold" dan akhirnya harus berkoalisi," kata dia.

Sedikitnya ada 44 negara, termasuk Indonesia, yang menerapkan sistem presidensial. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya ditemani Filipina dan Myanmar yang menerapkan sistem itu.

Sedangkan di benua Amerika, sebagian besar negaranya menerapkan sistem presidensial seperti Amerika Serikat (AS), Brasil, Meksiko, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, dan Nicaragua. Di Asia terdapat Afghanistan dan Turkmenistan. Sementara di Afrika antara lain ada Sudan, Sudan Selatan, Angola, Zambia, Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Lione, dan Zimbabwe.

(KR-LQH/A029)

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Presiden masih mencari kepala badan otorita ibu kota baru

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar