"Ombudsman RI meyakini bahwa semua rencana dan usaha baik yang dilakukan akan menghasilkan pola yang baik bagi perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat," ujar anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro, dikutip dari laman resmi Ombudsman RI, Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut ia sampaikan pada kegiatan Kick Off Artificial Intelligence for Recommendation Analysis (AIRA) dalam rangka sinergi dan kolaborasi dalam interoperabilitas data pengaduan masyarakat di DPR RI menuju pelayanan yang akuntabel.
Johanes mengatakan tata kelola pengaduan masyarakat yang baik adalah salah satu mandat yang diberikan oleh negara untuk mewujudkan tatanan demokrasi.
Keterlibatan masyarakat dalam mengkritik kinerja pemerintah dan lembaga negara lainnya, menurut dia, patut dan layak diapresiasi.
Baca juga: Ombudsman RI dukung pembentukan Desa Ramah Pelayanan Publik
Ada pun cara pemerintah dalam mengapresiasi adalah dengan mendengar, menampung, mengolah, dan menindaklanjuti secara profesional dan adil.
Johanes mengatakan DPR RI sudah memiliki lima proses dari sekian banyak aduan selama tiga tahun terakhir yang bisa ditindaklanjuti.
Maka untuk lebih responsif, Johanes menegaskan pentingnya saling mendukung satu sama lain, setidaknya DPR RI sebagai representasi dari wakil rakyat memberikan perhatian yang lebih pada setiap keluhan yang masuk, sebagaimana mandat dari undang-undang.
Masukan aduan dari masyarakat dapat menjadi amunisi bagi DPR RI dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Baca juga: Ombudsman RI minta pemerintah tinjau ulang sistem pembelian e-meterai
Johanes menjelaskan bahwa Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang independen dan bertugas mengawasi pelayanan publik senantiasa siap bersinergi dan berkolaborasi untuk perwujudan dari upaya-upaya tersebut.
Oleh karena itu, Ombudsman RI mengapresiasi seluruh pihak yang sedang dan yang akan terus berupaya mengimplementasikan kecerdasan buatan dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.
"Semoga semua dapat berhasil sehingga pelayanan publik di negeri kita ini semakin bermakna," kata Johanes.
Baca juga: Ombudsman RI-Denmark bahas kerja sama digitalisasi pelayanan publik
Baca juga: Ombudsman Aceh terima 437 laporan terkait pelayanan publik
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024