AHY: Program konsolidasi tanah vertikal perlu kesediaan masyarakat

untuk pembangunannya menggunakan dana dari CSR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pembangunan hunian di Jakarta melalui program konsolidasi tanah vertikal (KTV) di area kumuh dan tak layak huni membutuhkan kesediaan masyarakat.

"Terlebih dahulu masyarakat juga harus bersedia karena ini lahan tempat mereka huni setelah sekian lama," kata dia di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pemkot Jakpus periksa progres pembangunan rumah susun di Tanah Tinggi

AHY berpendapat ketika ada kesadaran dari masyarakat untuk mau sementara direlokasi selama kurang lebih delapan bulan, maka program pembangunan dapat direalisasikan.

KTV merupakan program penataan kembali tanah-tanah yang terpisah secara kepemilikan dan penggunaan guna meningkatkan kualitas lingkungan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Program penataan dan perbaikan rumah yang merupakan kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi penghuni rumah sekaligus solusi hunian yang layak bagi warga.

Baca juga: SMF beri dana pendampingan subsidi rumah kepada Bank DKI

"Ini merupakan kolaborasi antara jajaran Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Skemanya kolaborasi," kata AHY.

Di Jakarta, saat ini terdapat dua KTV pertama yang telah dibangun dan diresmikan yakni Rumah Barokah berlokasi di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, dan Rumah Cinta Damai di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Tampak luar bangunan empat lantai yang dinamai "Rumah Cinta Damai" di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. di RT 005 RW 012, Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat yang dibangun dengan skema Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

"Terkait dengan urusan pertanahan dan ruangnya datang dari Kementerian ATR/BPN. Sedangkan untuk pembangunannya menggunakan dana dari CSR. Pemprov DKI terus mengawal sehingga proses pembangunan relatif cepat, delapan bulan," kata AHY.

Dia berharap pembangunan hunian serupa juga dapat direplikasi di tempat-tempat lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, terkait KTV di Tanah Tinggi, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan telah diterbitkan sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perkumpulan Pemilikan Bersama Rumah Cinta Damai Tinggi.

Baca juga: Pencairan tambahan FLPP dinilai bisa gairahkan industri rumah

Kondisi fisik hunian sudah memenuhi standar hunian yang layak dan memenuhi kelayakan fungsi bangunan sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Nomor SK SLF-317108-11092024-001.

Sementara itu, terkait kepemilikan bangunan, diterbitkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun.

Pemprov DKI Jakarta juga berupaya untuk mendorong kemandirian warga untuk mengelola, memelihara, dan merawat Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi melalui pembentukan Perkumpulan Pemilikan Bersama Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi

Dia lalu berharap, program ini bisa berlanjut untuk masyarakat ke depan karena merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta.