Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Sekjen akui 45 persen rumah dinas Anggota DPR masih layak huni
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengakui bahwa 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Walaupun begitu, pihaknya pun masih kerap menerima keluhan dari para penghuni rumah dinas tersebut. Adapun keluhan soal rumah dinas DPR bisa disampaikan melalui aplikasi Perjaka (Perawatan Rumah Jabatan Kalibata).
"Memang kalau dibuat klasifikasi ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya," kata Indra saat konferensi pers di RJA DPR RI Kalibata, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini
2. Wakil Ketua DPR: Jumlah komisi final diumumkan pada 14 Oktober
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa jumlah komisi final lembaganya diagendakan diumumkan pada 14 Oktober 2024.
“Jadi tanggal 14 itu kemungkinan kami adakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan di situ kemudian kami akan sampaikan pertambahan komisi, kalau ada, dan pertambahan AKD (alat kelengkapan dewan, red.). Yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu Badan Aspirasi Rakyat,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa masing-masing fraksi di DPR RI telah memetakan anggota untuk ditempatkan sebagai pimpinan AKD.
Baca selengkapnya di sini
3. Gerindra: Waktu penandatanganan Keppres IKN masih dikaji Prabowo
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa waktu penekenan atau penandatanganan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (Keppres IKN) masih dikaji oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Karena pada saat ini Prabowo masih sibuk untuk menyusun, mengkaji Keppres kementerian-kementerian yang sebentar lagi sudah pada saatnya akan diumumkan, dan dilantik,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Walaupun demikian, dia menekankan bahwa Keppres IKN pasti akan ditandatangani oleh Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI.
Baca selengkapnya di sini
4. Bawaslu RI pastikan proses debat pilkada sesuai aturan dan adil
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mengawasi beberapa hal penting selama debat Pilkada Serentak 2024 untuk memastikan proses debat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku dan adil bagi semua kandidat.
Anggota Bawaslu RI Puadi menyebutkan, pertama adalah kepatuhan terhadap aturan kampanye. Bawaslu akan memantau apakah kandidat dan tim kampanye mereka mematuhi aturan kampanye, termasuk etika penyampaian pendapat, tidak menyerang pribadi lawan secara berlebihan, dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.
"Kedua, netralitas panitia dan moderator. Bawaslu memastikan panitia penyelenggara dan moderator debat bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu kandidat," kata Puadi saat dihubungi dari Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini
5. Istana jelaskan video viral terkait Jokowi dan Try Sutrisno
Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan video terkait Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno yang viral di media sosial.
Pada video tersebut tampak Presiden Joko Widodo saat menghadiri HUT Ke-79 TNI tidak menyalami Try Sutrisno, melainkan hanya menyalami undangan lain seperti Wapres ke-11 Boediono, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla serta istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid yakni Shinta Nuriyah.
"Iya, Bapak Presiden sudah salaman dan menyapa Wakil Presiden ke-6 Bapak Try Sutrisno beserta Ibu di holding VVIP room," jelas Yusuf.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024