"Foxconn itu punya 10 pabrik di RRT dan setiap pabrik, tanah atau lahannya itu disediakan oleh pemerintahnya. Mungkin karena RRT adalah negara komunis dan tanah 100 persen dikuasai pemerintah. Tapi kami tidak harus masuk sistem otoriter begitu," ujar Menperin MS Hidayat di Jakarta, Senin.
Untuk itu, lanjutnya, Menperin menganjurkan agar Foxconn bekerja sama dengan pihak Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan membeli tanah yang sudah disiapkan.
"Mereka harus membeli tanahnya, karena tidak bisa dihibahkan. Beberapa investor sudah saya pertemukan, tapi selalu dia tidak mau membiayai tanahnya. Jadi memang belum ketemu," ujar Menperin.
Menurut Menperin, Foxconn telah menemui Gubernur DKI Joko Widodo terkait kelanjutan investasinya, namun tetap belum memberikan kepastian waktu soal investasi.
Terkait tarik ulur investasi yang dilakukan, Menperin menganggap Foxconn sengaja menghembuskan isu pembangunan pabriknya di Indonesia sebagai strategi perusahaan untuk menaikan nilai sahamnya.
"Saya pikir lama-lama mungkin Foxconn sengaja melempar isu ingin investasi baru supaya harga sahamnya naik terus," ujar Menperin.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
