Jakarta (ANTARA) - Dua tahun lebih berjibaku mengurus masalah perdagangan saat menjadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan kini resmi menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kini, ia dipercaya untuk menahkodai Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang merupakan kementerian baru di era pemerintahan Prabowo Subianto Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Zukifli diumumkan menjadi Menko Bidang Pangan periode 2024-2029, di Jakarta, Minggu (20/10) malam. Lalu, Prabowo resmi melantik Zulkifli sebagai Menko Pangan untuk periode lima tahun ke depan, yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Senin.

Sebelumnya, Zulkifli menjadi Menteri Perdagangan sejak 15 Juni 2022 hingga 20 Oktober 2024, kala itu menggantikan Muhammad Luthfi. Keputusan pergantian dan pelantikan Zulkifli sebagai Mendag kala itu tertuang dalam Keputusan Nomor 64 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia maju periode 2019–2024.

Selama menjadi Mendag, salah satu keberhasilan yang dicapai Zulhas yakni membuat harga minyak goreng menjadi stabil.

Lalu, Indonesia mengalami surplus hingga 54,46 miliar dolar AS pada tahun 2022, selain itu inflasi terjaga dan ekonomi tumbuh sebesar 5,31 persen.

Tak hanya itu, di bawah kepeimimpinannya, Kemendag juga melakukan penindakan terhadap praktik perdagangan ilegal, termasuk baja dan pakaian bekas.

Bahkan, Zulhas mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Pengawasan barang impor ilegal.

Satgas ini berperan memitigasi barang-barang yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Dalam kinerjanya, satgas itu berhasil mengungkap impor ilegal senilai Rp46 miliar yang terdiri dari barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Agustus 2024.

Tak berselang lama, Satgas itu kembali mengungkap temuan barang impor karpet diduga ilegal dari Turki senilai Rp10 miliar yang ditemukan Satgas Impor Ilegal di daerah Tangerang, Bante pada September 2024.

Baca juga: Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Menko Bidang Pangan

Baca juga: Kemenko PMK sebut opsi nasi jagung untuk diversifikasi pangan

Tentang Zulkifli

Zulkufli Hasan lahir di Lampung pada 17 Mei 1962, merupakan seorang wirausahawan dan politisi yang akrab disapa Zulhas. Dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Melansir dari laman Kementerian Perdagangan, Zulhas mulai terjun karier politiknya, saat menjabat sebagai Ketua Dewan Tani Nelayan Provinsi Lampung, Wakil Ketua Masyarakat Lampung Sai, dan memprakarsai Persatuan Pemuda Lampung. Dirinya memimpin Institut Buruh Pertanian dan Nelayan Muhammadiyah dari tahun 2000 hingga 2005.

Kemudian, perkembangan karier politik Zulhas meningkat menduduki sejumlah posisi struktural di partai yang menaunginya PAN. Dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai ketua Departemen Logistik di DPP PAN periode 2000-2005.

Posisi itu yang akhirnya mengantar Zulkifli Hasan menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Zulkifli Hasan diamanahkan menjadi Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004-2009 dalam Komisi VI DPR yang membidangi perhubungan dan infrastuktur.

Karier politiknya dalam internal PAN berkembang, Zulkifli Hasan termasuk dalam tim kepengurusan DPP PAN 2005-2010 dan terpilih sebagai Ketua Umum PAN sejak 1 Maret 2015.

Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2015–2020, menggantikan Hatta Rajasa, melalui Kongres PAN berdasarkan hasil pemungutan suara yang diadakan di Bali.

Pada 2009, Zulhas dipercaya menjadi Menteri Kehutanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014.

Pada masanya sebagai Menteri Kehutanan, Zulhas mencanangkan dua kebijakan penting yang terbukti bermanfaat dalam melestarikan kawasan hutan Indonesia.

Menteri Zulhas membuat suatu program yang cukup populer, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan aktif menyosialisasikan pengelolaan daerah aliran sungai.

Kemudian, Zulhas dikenal sebagai dalang Moratorium Penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan, kebijakan moratorium dicanangkan mampu menyelamatkan jutaan hektar lahan di seluruh Indonesia.

Pada 2014, Zulhas kembali masuk ke parlemen dan terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014 - 2019. Di awal masa jabatannya sebagai Ketua MPR RI, dirinya mengemban tugas menyelenggarakan pelantikan presiden-wakil presiden untuk masa pemerintahan 2014–2019 di tengah situasi politik yang penuh ketegangan.

Zulkilfi Hasan selaku Ketua MPR disebut juga berperan mengonsolidasikan dua kubu politik tersebut di parlemen hingga akhirnya situasi parlemen bisa kondusif. Saat itu, yang menjadi pasangan pemenangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kemudian, dirinya menduduki posisi Wakil Ketua MPR periode 2019 hingga 2022.

Pada 2022, Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) oleh Presiden Jokowi pada periode Kabinet Indonesia Maju 2022—2024. Dirinya menggantikan pendahulunya Muhammad Lutfi.

Sebelum merambah ke dunia politik, Zulhas sempat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, dirinya memutuskan beralih profesi menjadi pengusaha. Dirinya memulai usahanya sendiri dan berhasil memimpin beberapa perusahaan di bidang retail.

Adapun sejumlah perusahaan yang dirinya pimpin meliputi Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa, Jakarta (1988–2004), Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari, Jakarta (1997–2004), Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani, Jakarta (2000–2004), Komisaris PT Hudaya Safari Utama, Jakarta (2000–2006), dan Komisaris Utama PT Batin Eka Perkasa, Jakarta (2004–2005).

Dari segi pendidikan, Zulkifli Hasan memiliki latar belakang pendidikan bidang Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1996. Kemudian, dirinya melanjutkan pendidikan di PPM School of Management dengan Magister Manajemen dan lulus pada tahun 2003.

Pada masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli hasan dianugerahi dua kali gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa), yaitu di bidang Administrasi Publik dari Korea Sejong Universitas dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dari Universitas Negeri Semarang.

Sepanjang kariernya, Zulkifli Hasan juga banyak mendapat penghargaan tanda kehormatan, diantaranya:

  • Bintang Jasa Mahaputra Adipradana, dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono - 2014
  • Lifetime Achievement Award Indonesia Green Award oleh The La Tofi School of CSR - 2014
  • Penghargaan Tiger Champion Award dari Panthera - 2014
  • Bhumandala Award oleh Badan Informasi Geospasial - 2014

Tantangan ke depan

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, Indonesia bahkan bisa menjadi lumbung pangan dunia di masa mendatang.

Optimisme tersebut muncul setelah melakukan diskusi dengan berbagai pakar di bidang pertanian dan pangan. Swasembada pangan dianggap sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan dari negara lain.

Dalam kondisi krisis global, Prabowo menegaskan bahwa banyak negara cenderung menahan ekspor bahan pangan mereka. Oleh sebab itu, ketahanan pangan domestik menjadi prioritas utama yang harus segera diwujudkan.

Ia menyoroti bahwa ketergantungan pada bahan pangan luar negeri berisiko tinggi, terutama ketika dunia menghadapi situasi darurat atau bencana. Negara-negara penghasil pangan tidak akan dengan mudah melepas barang-barang mereka.

Maka, untuk menghadapi tantangan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya percepatan dalam mencapai swasembada pangan. Hal ini merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan ketersediaan pangan dalam segala situasi.


Dengan upaya yang tepat, Prabowo optimis bahwa ketahanan pangan Indonesia bisa dicapai dalam waktu singkat, dan negara ini mampu menjadi salah satu pemain utama dalam produksi pangan global.

Oleh karena itu, Zulkifli sebagai Menteri Koordinator baru di era Prabowo, diharapkan mampu mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden, termasuk target swasembada pangan.

Dengan pengalaman panjangnya di dunia politik dan ekonomi, Zulhas memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan berbagai sektor, terutama terkait dengan kebijakan pangan.

Sebagai mantan Menteri Perdagangan, Zulhas telah terbiasa menghadapi tantangan distribusi pangan dan kestabilan harga di pasar.

Pengalamannya ini akan sangat berperan dalam memastikan bahwa rantai pasok pangan di Indonesia berjalan lancar, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan konflik geopolitik.

Zulhas juga perlu bekerja sama dengan kementerian lainnya, terutama Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Amran Sulaiman, dalam memastikan bahwa produksi pangan dalam negeri meningkat dan sesuai dengan target swasembada.

Kerja sama lintas kementerian akan menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Dengan latar belakangnya, Zulhas dipandang mampu memperkuat sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan pangan dan perdagangan, serta memastikan Indonesia tetap dalam jalur untuk mencapai kemandirian pangan dalam waktu yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024