Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta telah memulai tahapan presentasi Evaluasi Monitoring Elektronik (E-Monev) tahun 2024 yang diikuti 24 badan publik pada Senin.
Tim penilai pada kegiatan tersebut terdiri dari Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, Wakil Ketua KI Luqman Hakim Arifin serta perwakilan Dinas Kominfotik DKI Jakarta Harry Sanjaya.
“Presentasi ini merupakan penghargaan bagi badan publik yang terus berupaya memperkuat layanan informasi publik, terutama melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)," kata Harry di Jakarta, Senin.
KI DKI Jakarta telah memberikan rekomendasi pada 2023 sebagai bahan perbaikan bagi badan publik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.
Senada dengan Harry, Wakil Ketua KI Luqman Hakim Arifin, menjelaskan bahwa pengembangan PPID, termasuk penyediaan anggaran khusus dan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi, sangat penting.
Baca juga: KI DKI undang tiga paslon cagub di siniar bahas keterbukaan informasi
Baca juga: 231 badan publik di DKI Jakarta masuki tahap presentasi E-Monev 2024
Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sebagai bagian dari komitmen badan publik.
"Salah satu indikator badan publik informatif adalah penyediaan situs web yang tidak hanya memiliki estetika yang baik sebagai 'brand' institusi, tetapi juga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk disabilitas," ujar Luqman.
Selain itu, ia juga mendorong agar Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) terus diperbarui setiap tahun sebagai bentuk transparansi badan publik.
Di sisi lain, Harry Sanjaya menambahkan bahwa penting bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DKI Jakarta untuk terus berkoordinasi dengan PPID Provinsi dalam penanganan sengketa informasi publik. Koordinasi ini juga diperlukan dalam menetapkan informasi yang dikecualikan sesuai prosedur yang berlaku.
Tahapan presentasi tersebut diikuti oleh 24 badan publik dari berbagai kategori, yakni 12 dinas, enam biro, Satpol PP serta lima pemerintah kota administrasi. Dari semua peserta, hanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak dapat hadir.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024