Menteri Imipas: 146 pimpasa identifikasi wilayah potensi TPPO dan TPPM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa sebanyak 146 petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masyarakatnya berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

“Setiap Kantor Wilayah Imigrasi ini ada satu petugas pimpasa, yang tentunya mereka mengidentifikasi wilayah, kantong-kantong, potensi masyarakat yang bisa menjadi korban TPPO maupun TPPM maupun kejahatan yang lain,” kata Agus usai Apel Pengukuhan Pimpasa di Jakarta, Senin.

Tugas tersebut dilakukan di samping memberi edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM. Selain itu, seluruh pimpasa juga bertugas menyosialisasikan layanan keimigrasian kepada masyarakat, agar jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dapat ditekan.

“Mereka sudah langsung (bekerja) di wilayah,” ucap Menteri Imipas.

Sebanyak 146 pimpasa berasal dari 133 Kantor Imigrasi dan 13 Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia. Menurut Agus, jumlah pimpasa bisa bertampah seiring dengan kebutuhan dan hasil evaluasi di lapangan.

“Secara berkelanjutan nanti kita evaluasi. Apakah perlu penambahan, penguatan, bagi petugas-petugas penempatan atau yang ada di wilayah? Sejalan dengan pemisahan kementerian ini (dari Kementerian Hukum dan HAM), mudah-mudahan juga personil menjadi semakin banyak dan bisa kita perkuat untuk melaksanakan tugas-tugas itu,” katanya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan setiap petugas pimpasa akan melalui proses pelatihan yang menjadi bekal mereka dalam bertugas. Di samping itu, Kementerian Imipas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya mengenai program yang fokus dalam pencegahan TPPO dan TPPM ini.

“Kami kemarin sudah kumpul di Magelang. Bapak Presiden sudah memberikan contoh kepada kita semua, kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan kementerian lembaga yang lain untuk mewujudkan cita-cita beliau,” tuturnya.

Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia. Program ini sekaligus pengejawantahan dari misi Astacita yang dicanangkan Presdien Prabowo Subianto.

Program ini dinilai penting mengingat jumlah PMI semakin meningkat. Agus menyoroti data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa di tahun 2023, jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37 persen dari tahun 2022 dan 176 persen dari tahun 2021.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 99,8 persen PMI di sektor informal merupakan wanita, serta lebih dari 70 persen PMI merupakan lulusan SMP dan SMA.

Menurut Menteri Imipas, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri harus dibarengi dengan literasi yang cukup. Hal ini untuk menutup celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab memanipulasi masyarakat bekerja di luar negeri secara ilegal.