LKPP tingkatkan kompetensi SDM untuk program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) -

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaganya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pemerintahan baru Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

"Yang kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi SDM, SDM Pengadaan yang mendukung program itu dengan teman- teman BGN (Badan Gizi Nasional)," ujar Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniawan di sela- sela LKPP Afternoon Tea With Media di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, bahwa Kedeputian 3 LKPP saat ini yang tengah menangani pembinaan dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM tersebut.

"Dan sudah ada SDM yang sudah dilatih, kemudian juga lulus sertifikasi," ujar Iwan.

Selain itu, pihaknya juga telah mengirimkan tim advokasi ke daerah- daerah untuk melakukan pendampingan terkait program Makan Bergizi Gratis ini.

"Kita dalam satu bulan terakhir ini sudah pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM) dulu, mulai dialog nasional, berikutnya kita setelah proses pelaksanaan, baru mengirimkan tim advokasi," ujar Iwan.

Ia menjelaskan, bahwa LKPP memiliki Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat yang menangani penggunaan APBN dan di bawah Kedeputian 4 LKPP, serta terdapat Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah yang menangani penggunaan APBD.

"Dia timnya (Kedeputian 4) yang akan masuk untuk melakukan advokasi dan pendampingan," ujar Iwan.

Ia memastikan bahwa program MBG ini akan mulai berjalan pada 2 Januari 2025 mendatang. "Harus, harus sudah jalan," ujar Iwan.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa program MBG ini akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kita juga dimandatkan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha kecil," ujar Iwan.

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha mengatakan bahwa Makan Bergizi Gratis yang efektif akan dijalankan mulai Januari 2025 dan menyasar sekitar 15 sampai 20 juta anak pada 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami sedang menghitung berapa anak yang akan kita intervensi dari Rp71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak. Memang belum seluruhnya anak Indonesia, karena dananya masih terbatas,” ujar Ikeu.

Pihaknya sudah menggalang kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga serta UMKM yang akan menyuplai makanan di 82 titik tersebut, serta membuat buku dan standar operasional makanan yang perlu disediakan.

“Kita sudah bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim), di Jawa ada 50 titik, sedangkan di luar Jawa ada sekitar 32 titik, itu juga tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah titik-titik itu, selain itu, buku dan standar operasional untuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan juga sudah kita buat,” ujar Ikeu.