"Diskusi seperti ini rutin kami lakukan untuk menyelaraskan visi, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Poin yang dibahas, lanjut Menkeu, mencakup penguatan sektor pertahanan bangsa Indonesia, baik dari sisi alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia (alutsista), pemeliharaan dan perawatan peralatan pertahanan, hingga pembahasan seputar sumber daya manusia (SDM).
Menkeu dan Menhan juga sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi guna memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pagu anggaran untuk sektor pertahanan pada tahun 2025 naik menjadi Rp165,16 triliun dibandingkan pagu indikatif atau rancangan anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp155,98 triliun.
Pagu itu didapat dari surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2024. Anggaran itu pun terdiri dari anggaran Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan tiga matra TNI.
Baca juga: Memantapkan langkah Kemenkeu di tahun pertama Prabowo
Secara rinci, pagu anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun itu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp53,95 triliun atau terdukung 112,16 persen dari usulan, Mabes TNI sebesar Rp11,17 triliun atau terdukung 26,26 persen dari usulan.
Kemudian TNI AD sebesar Rp57 triliun atau terdukung sebesar 34,98 persen dari usulan, TNI AL sebesar Rp24,75 triliun atau terdukung sebesar 44,67 persen dari usulan, dan TNI AU sebesar Rp18,28 triliun atau terdukung sebesar 41,07 persen dari usulan.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024