Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan saat ini Kementerian Sosial bersama kementerian terkait lainnya tengah melakukan konsolidasi data untuk pemberian subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran.

Kendati belum membeberkan skema pemberian subsidi energi yang akan diterapkan pemerintah karena masih dalam tahap pembahasan, menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa penyalurannya akan mengedepankan prinsip tepat sasaran.

"Lagi dibahas kita tunggu aja. Pada prinsipnya jangan sampai subsidi itu salah sasaran maka itu nanti kebijakannya seperti apa kita tunggu tapi Kementerian Sosial dengan beberapa kementerian yang lain sekarang ini diminta konsolidasi data dulu," katanya saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Rabu.

Menurut Gus Ipul, konsolidasi data merupakan salah satu persiapan dalam pemberian subsidi energi tepat sasaran adalah guna membuat data tunggal yang menjadi pedoman kebijakan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

"Dalam beberapa waktu ke depan mudah-mudahan bisa terwujud data tunggal itu dan berdasarkan itu kita bekerja," ujar dia.

Diketahui, pemerintah terus mengkaji dan memperdalam formula subsidi energi, terutama harga BBM dan listrik lewat bantuan langsung ke masyarakat agar bantuan dari pemerintah itu dapat tepat sasaran.

"Pemerintah sedang memperdalam itu dan sedang menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya tentu diharapkan bisa dalam bentuk yang langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan subsidi energi menjadi salah satu perhatian dari Presiden Prabowo Subianto agar daya beli kelas menengah tidak mengalami penurunan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya turut memberi masukan terkait beberapa opsi subsidi energi lewat bantuan langsung.

Menurut Mari Elka, formula subsidi lewat bantuan langsung tunai (BLT) harus dikaji terlebih dahulu dampaknya terhadap inflasi, daya beli, industri yang berkaitan dan terutama kemampuan APBN.

"Ini semua harus dihitung secara menyeluruh untuk menganalisa opsi mana yang paling baik. Dan kapan dilakukan, apakah sekaligus, apakah bertahap, itu semua kan mempunyai konsekuensi yang berbeda," kata Mari Elka.

Baca juga: Pemerintah terus kaji formula subsidi energi lewat bantuan langsung
Baca juga: Penasihat ekonomi Prabowo usulkan ubah skema subsidi BBM jadi BLT
Baca juga: Menteri Bahlil sebut subsidi LPG tidak berubah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024