Komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi itu adalah sesuatu yang mutlak dan kita berusaha memenuhinya dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dan mendukung peningkatan pengembangan energi terbarukan nasional dalam mempercepat transisi energi menuju energi hijau.

"Komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi itu adalah sesuatu yang mutlak dan kita berusaha memenuhinya dengan baik," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban dalam diskusi dengan media, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Dalam Press Tour “Dukungan Fiskal Pemerintah dalam Mendorong Ketahanan Energi dan Meningkatkan Penerimaan Negara” itu, Rionald menuturkan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pengembangan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan memberikan sejumlah dukungan kepada Geo Dipa, antara lain dukungan pendanaan eksplorasi dan dukungan penjaminan pemerintah.

PT Geo Dipa Energi (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkeu yang bertugas memanfaatkan energi panas bumi menjadi listrik.

“Oleh karena itu, kita bersama-sama mendukung Geo Dipa, kita mempunyai keinginan bahwa pembangkit listrik geothermal Indonesia makin bangkit, makin banyak, dan salah satunya adalah melalui Geo Dipa itu,” ujar Rionald.

Salah satu misi Geo Dipa adalah mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya panas bumi dan turunannya, serta mengakselerasi pengembangan industri panas bumi Indonesia melalui implementasi enviromental, social and governance (ESG), pembiayaan berkelanjutan, dan aliansi strategis.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Meirijal Nur mengatakan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Geo Dipa mencakup tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) berupa freshmoney, yakni PMN 2015 sebesar Rp607,307 miliar dan PMN 2020 Rp700 miliar.

Selain itu, Geo Dipa juga mendapatkan penjaminan pemerintah (government guarantee), dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bersama pemerintah menandatangani government guarantee sebagai bentuk dukungan proyek PLTP Dieng 2 dan Patuha 2, dengan total penjaminan sebesar 335 juta dolar AS.

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu Tedy Syandriadi menuturkan PMN yang berasal dari APBN tersebut dapat digunakan secara optimal oleh Geo Dipa dalam membangun infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan.

Salah satu proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dikembangkan Geo Dipa adalah PLTP Patuha Unit 1 yang berlokasi di daerah Ciwidey, Jawa Barat.

Menurut dia, proyek tersebut merupakan wujud nyata APBN bekerja untuk kepentingan masyarakat. Proyek tersebut dapat menghasilkan energi bersih sekaligus memanfaatkan energi panas bumi menjadi listrik.

"Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam pemanfaatan kekayaan negara benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 tetap jalan.

"Target itu tetap jalan," kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/2).

Pada konferensi pers "Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024", Kementerian ESDM mencatat realisasi bauran EBT di 2023 sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,9 persen.
Baca juga: Dewan Energi Nasional prediksi RI capai keseimbangan emisi pada 2060
Baca juga: Pemerintah siapkan energi ekonomis dan bersih bagi industri

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024