Soal kemiskinan, salah satunya bagaimana meringkas dan mengefisienkan jalan pemerintahan mengurangi korupsi, mengurangi birokratisasi terutama mengatasi soal-soal yang menjadi aspirasi masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Taskin menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam program pengentasan kemiskinan.
Hal itu dikatakan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko usai beraudiensi dengan delegasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.
"Soal kemiskinan, salah satunya bagaimana meringkas dan mengefisienkan jalan pemerintahan mengurangi korupsi, mengurangi birokratisasi terutama mengatasi soal-soal yang menjadi aspirasi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan penyusunan SOTK tersebut sekaligus merespons arahan Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai isu pembangunan daerah yang muncul dalam agenda Rakornas bersama para kepala daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Baca juga: BP Taskin soroti akurasi data kemiskinan penyaluran bansos
Pertemuan itu membahas berbagai isu terkait pembangunan daerah, termasuk masalah desa, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan dari BIN, Kodim, dan Polres seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apdesi Sutar Wijaya menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat desa, diantaranya kebutuhan penyediaan listrik, keberadaan satu dokter di setiap desa, serta konsep "Satu Desa Satu Industri" yang bertujuan mendorong keterlibatan desa dalam sektor industri.
Tak hanya itu, ada pula aspirasi untuk melibatkan BUMDes atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Aceh sebagai salah satu penyedia bahan mentah dalam Program Makan Bergizi Gratis yang kini tengah dirintis oleh pemerintah.
Baca juga: Apdesi minta desa dilibatkan pasok bahan Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Kepala I BP Taskin Nanik Sudaryati Deyang mengatakan SOTK yang kini sedang dibangun akan fokus pada sinkronisasi program kerja dalam merespons ancaman kemiskinan ekstrem.
"Alhamdulillah Pak Jokowi sudah bisa mengatasi, menekan sampai 0,8. Tetapi calon miskin baru juga banyak sekali sekarang yang rentan. Apalagi, kelompok menengah juga banyak yang jatuh ke arah miskin," katanya.
Dia menambahkan tugas utama BP Taskin kini adalah mensinkronisasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, kerja sama antar-kementerian sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.
Baca juga: BP Taskin serap aspirasi Apdesi entaskan kemiskinan di level desa
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024