"Sedikitnya ada 62 juta rakyat Indonesia yang memilih Prabowo-Hatta pada Pilpres lalu. Mereka ini yang disakiti hatinya oleh KPU yang hanya berjumlah 7 orang," kata Suryo Prabowo di Jakarta, Jumat.
Dalam UU Pilpres sudah diatur tata cara pencoblosan ulang sehingga tidak ada alasan KPU menolaknya.
"Pilpres tidak sama dengan sepak bola. Dalam Pilpres hak pilih rakyat yang dipertandingkan bukan pemain. Jadi di Pilpres kita pertaruhkan kedaulatan rakyat," katanya.
Suryo menilai apa yang disebutnya pembiaran KPU sebagai pelanggaran Pilpres dan merupakan kejahatan demokrasi.
"Kejahatan demokrasi ini bahkan lebih berbahaya dari korupsi. Karena rakyat secara langsung merasa haknya dirampok. KPU pihak yang paling bertanggung jawab," ingatnya.
Dia menilai pada Pilpres kali ini terkesan hukum ditegakkan demi kepatuhan untuk mentaati aturan semata.
"Hanya sekedar untuk bisa menepati aturan dan jadwal Pilpres, KPU bersikukuh menetapkan hasil penghitungan suara meski secara faktual di sana-sini masih terdapat sengketa, dan kecurangan yang belum bisa diselesaikan," klaim Suryo, diantaranya dengan menunjuk jumlah DPT di Papua yang disebutnya sama dengan jumlah penduduk Papua termasuk bayi yang baru lahir dan anak-anak di bawah umur.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
