"Inspeksi mendadak KPK di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta yang menangkap oknum adalah suatu hal yang perlu diapresiasi," kata Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya dalam inspeksi mendadak di bandara Soekarno Hatta Tangerang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 18 orang, di antaranya oknum Polri dan TNI Angkatan Darat, terkait dengan penyediaan pelayanan publik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Salah satu elemen yang menjadi masalah utama dari berulang-ulangnya masalah yang merundung para TKI adalah basis penegakan hukum yang lemah," katanya.
Menurut Poempida apa yang dilakukan KPK kali ini ibarat "pucuk dicinta ulam tiba". Langkah yang diambil KPK ini seperti gayung bersambut dengan harapan dan rekomendasi Timwas.
Poempida menegaskan, jika KPK saat ini fokus pada basis pemerasan atau suap yang ada di Bandara, sebenarnya sebagian lingkup kecil saja.
"Seyogianya KPK melakukan pemantauan dan operasi di lingkup lainnya, seperti pembuatan KTKLN, proses rekrutmen di Ciracas, titik pemulangan TKI yang baru kembali ke daerah dan tentu semua basis birokrasi yang terkait dengan penyelenggaraan TKI," katanya.
Menurut Poempida, dalam konteks penegakan hukum yang dibutuhkan dalam masalah TKI ini tidak hanya pada basis pidana khusus korupsi saja, tetapi juga harus merambah pada aspek kekerasan, intimidasi, penipuan dan bahkan pada isu perdagangan manusia.
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
