Pengendalian perubahan iklim perlu dukungan pembiayaan inovatif

Baku, Azerbaijan (ANTARA) - Pengendalian perubahan iklim membutuhkan pendanaan yang amat besar sehingga perlu dukungan pembiayaan yang inovatif untuk penyalurannya.

"Kami mendukung berbagai komitmen pemerintah di bidang lingkungan dengan menjalankan mandat pengelolaan dana lingkungan hidup, karena itu kami terus berupaya memberikan layanan terbaik melalui berbagai skema pembiayaan inovatif," kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tri Joko Haryanto di Paviliun Indonesia di Baku, Azerbaijan, Rabu.

Dalam sesi CEO Talks di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP29 UNFCCC, ia menjelaskan peran yang dijalankan BPDLH dalam mendukung pembiayaan untuk pengendalian perubahan iklim.

Menurut Tri Joko, BPDLH berfungsi sebagai badan penaung dan penyalur beberapa sumber pendanaan lingkungan hidup agar dapat digunakan melalui berbagai instrumen di berbagai sektor.

Sektor yang dapat memperoleh pendanaan dari BPDLH di antaranya kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan, dan perikanan.

BPDLH mengalirkan dan mendistribusikan dana lingkungan dan iklim termasuk yang berasal dari internasional. Saat ini BPDLH mengelola dana mencapai Rp24,9 triliun.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden untuk Konferensi Perubahan Iklim COP29 UNFCCC Hashim S Djojohadikusumo menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto siap melanjutkan komitmen yang sudah dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada COP sebelumnya.

Presiden Prabowo mempunyai visi pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun dan memastikan pembangunan yang ramah lingkungan, berketahanan, dan inklusif bagi seluruh rakyat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan komitmen pengurangan emisi tentunya membutuhkan pembiayaan dan investasi yang masif.