Anggota DPR usul tambah pendamping perempuan untuk haji 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengusulkan kepada pemerintah agar menambah petugas pendamping haji perempuan untuk mendampingi jamaah perempuan dalam pelaksanaan haji tahun mendatang.

Menurut Selly dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, penambahan pendamping haji perempuan tersebut bernilai penting untuk memenuhi kebutuhan khusus jamaah perempuan, yang tidak dapat dilakukan oleh pendamping haji laki-laki.

"Saya merasakan sendiri bahwa saat ini banyak sekali permasalahan ibadah yang harus ditangani oleh pendamping perempuan. Beberapa syarat ibadah perempuan tidak dapat dilayani oleh pendamping laki-laki," kata dia.

Ia menjelaskan saat melaksanakan ibadah haji di Raudhah, tidak mungkin jamaah haji perempuan didampingi oleh pendamping laki-laki.

Baca juga: Ketua Komisi VIII DPR: Revisi UU Haji perlu dikebut

Oleh karena itu, kata dia, pendamping perempuan dibutuhkan, apalagi saat jamaah perempuan tidak bisa melaksanakan ibadah karena menstruasi.

"Ini tentu menjadi perhatian kami. Kami sangat yakin bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sangat mampu menyiapkan para pembimbing ibadah perempuan," ujar dia.

Ia mencontohkan di Jawa Tengah, kuota jamaah haji perempuan mencapai 54 persen. Dengan demikian, mereka memerlukan jumlah pendamping haji perempuan yang ideal.

Selain itu, ia menilai bahwa pendampingan untuk jamaah lansia dan disabilitas perlu mendapat perhatian serius.

Selly memandang bahwa pendampingan bagi jamaah berusia lanjut dan disabilitas selama di tanah air maupun di Tanah Suci masih belum optimal.

"Pendamping haji yang menangani khusus para lansia dan disabilitas harus lebih mumpuni. Selama ini, pendamping-pendamping haji yang melayani lansia, baik di Arab Saudi maupun di tanah air, masih dirasakan kurang maksimal," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah mengumumkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi mengusung tema "Haji Ramah Lansia dan Disabilitas" sebagai upaya menciptakan layanan yang lebih inklusif.

"Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di 2025, kita angkat tema 'Haji Ramah Lansia dan Disabilitas'," ujar Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat.

Pada penyelenggaraan haji 2025, Kemenag masih menjadi regulator dan operator kendati telah dibentuk Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Badan Penyelenggara Haji baru akan mengelola proses penyelenggaraan haji pada tahun berikutnya sembari mematangkan struktural kelembagaan.

Ia mengatakan tema "Haji Ramah Lansia dan Disabilitas" akan berdampak pada proses rekrutmen petugas haji. Salah satu syarat tambahan yakni kemampuan berbahasa isyarat.

Baca juga: Menag tindaklanjuti arahan DPR soal pihak penyelenggara haji 2025
Baca juga: Komisi VIII tunda rapat dengan Menteri Agama bahas biaya haji 2025
Baca juga: Menag segera bertemu MUI bahas status haram Nilai Manfaat haji