Padang (ANTARA News) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada hari pertama kerja pasca Lebaran Idul Fitri dan cuti bersama, guna mengecek aktivitas pelayanan publik dan tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah provinsi itu.

Gubernur beserta rombongan yang terdiri atas Sekda Sumbar Ali Asmar, Asisten Pemerintahan, Devi Kurnia serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengunjungi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Kehutanan yang dipilih secara acak, di Padang, Senin.

Gubernur mengatakan, pemilihan tiga SKPD di lingkungan provinsi itu, juga tak terlepas karena masuk kategori kuning atau masih ada kekurangan dari hasil penilaian Ombudsmen RI Perwakilan Sumbar.

Penilaian kategori kurang baik pada sejumlah SKPD provinsi itu, dibebabkan beberapa faktor di antaranya kapasitas ruangan dan belum melengkapi standar operasional presedur pelayanan publik.

Kondisi itu, dapat dilihat pada kantor Dinas ESDM dengan keadaan bangunan yang belum diperbaiki pasca gempa 2009, memang tidak mendukung karena banyak ruangan tak bisa dipakai karena retak-retak.

Malahan yang ada saat ini di Dinas ESDM hanya ruangan cukup untuk para PNS beraktivitas saja, bahkan terbatas yang bisa ditempati tersebut. Justru itu, mengatasi kendala yang ada diinstruksikan untuk membuat ruang pelayanan di parkiran kantor tersebut, sehingga tetap cepat membantu masyarakat yang berurusan.

Gubernur menyampaikan dengan kondisi gedung ESDM provinsi itu, nantinya akan dianggarkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi melalui APBD Sumbar pada 2015 berkisar Rp5 miliar.

Jadi, kekurangan dalam pelayanan publik pada SKPD yang ditinjau itu, agar melengkapi dalam waktu dekat, bahkan dijadwalkan monitoring tindaklanjutnya pada 18 Agustus 2014.

"Saya sudah sampaikan ke pimpinan SKPD tersebut, agar dilengkapi dua pekan ke depan. Dinas Kehutanan sudah menunjukan peningkatan, bahkan melebihi inovasinya dari yang disarankan Ombudsmen," katanya.

Menyinggung soal tingkat kehadiran PNS hari pertema kerja, ia menilai secara keseluruhan bagus, karena dari laporan dan hasil peninjauan dilapangan di tiga SKPD hampir semuanya hadir.

Hanya saja, ada PNS yang sakit yang ditandai dengan surat keterangan, sedang menjalankan pendidikan dan cuti, jadi tidak ada yang absen tanpa keterangan. Dinas Kehutanan, jumlah PNS nya 167 orang, yang tidak hadir 33 orang dengan alasan cuti dan sedang pendidikan.

Ia mengatakan untuk data keseluruhan dihimpun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumbar, jika ditemukan ada PNS yang tidak hadir tanpa keterangan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Kepala Dinas PSDA provinsi, Ali Musri mengajak jajarannya untuk melakukan pembenahan dalam pelayanan publik, karena masuk peringkat lema besar terburuk dalam pelayanan di tingkat provinsi.

Kepala Dinas ESDM, Marzuki Mahdi menjelaskan kondisi bangunan yang sudah banyak retak-retak, bahkan mengajak gubernur meninjau langsung gedung berlantai dua itu.

Kondisi yang ada, kata Marzuki, salah hambatan dan kendala memberi ruang pelayanan publik belum dapat maksimal tetapi selama ini tetap diusahakan segala urusan masyarakat dipercepat.

(KR-SA/H014)

Pewarta: Siri Antoni
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014