Dirut LPEI tegaskan tak ada insentif bagi jajaran manajemen perusahaan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Riyani Tirtoso menegaskan bahwa tidak ada pemberian insentif atau kenaikan gaji bagi jajaran manajemen perusahaan mengingat kondisi keuangan LPEI yang sedang menghadapi tantangan berat.

Pernyataan ini disampaikan Riyani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI yang membahas kinerja dan tantangan operasional LPEI serta Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan lainnya.

“Pada saat kondisi LPEI yang berat dan tidak mungkin memberikan insentif apapun termasuk tidak memberikan kenaikan gaji selama tiga tahun kepada manajemen. Itu kita terima dengan betul-betul lapang dada karena kita ingin sekali menunjukkan bahwa LPEI itu harus bisa berfungsi sesuai dengan mandat undang-undang,” kata Riyani saat RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Saat rapat, salah seorang anggota Komisi XI DPR RI menanyakan apakah jajaran manajemen senior LPEI menerima insentif mengingat kondisi perusahaan yang tengah menghadapi tantangan. Riyani menjelaskan bahwa sebagian besar manajemen LPEI saat ini merupakan pensiunan bank yang memilih untuk terus berkontribusi kepada negara meskipun sudah memasuki usia pensiun.

"Kami rata-rata berusia di atas 60 tahun dan memiliki keinginan untuk terus berkontribusi kepada negeri," ujarnya.

Sejak 2020, LPEI telah melakukan transformasi besar-besaran untuk mengatasi penurunan kualitas aset dan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Meskipun menghadapi kesulitan, manajemen LPEI tetap berkomitmen untuk mendorong pembiayaan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Riyani juga menyampaikan harapannya terkait Penyertaan Modal Negara (PMN). Ia mengatakan bahwa alokasi PMN akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program pembiayaan ekspor dan pengembangan kapasitas perusahaan.

Adapun LPEI atau Indonesia Eximbank melaporkan telah menyalurkan pembiayaan ekspor nasional sebesar Rp57,6 triliun hingga September 2024.

Asuransi dan penjaminan komersial masing-masing telah disalurkan LPEI sebesar Rp6,6 triliun, sementara penjaminan pemerintah (jaminah) tercatat sebesar Rp2,6 triliun.

Dari sisi jasa konsultasi, LPEI berhasil membentuk 1.692 desa devisa hingga September 2024. Program ini bertujuan mendorong ekspor berbasis komunitas dengan memberikan pelatihan intensif kepada pelaku ekspor baru.

“Sampai dengan September 2020, sudah berhasil dibentuk Desa Devisa sebanyak 1.692 Desa Devisa,” kata Riyani.

Ia menyampaikan bahwa lembaga ini terus menunjukkan kinerja positif meskipun sempat menghadapi tantangan kualitas aset pada tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk jasa konsultasi, eksporter baru sudah bisa kami bimbing sebesar 938 pelaku ekspor, dengan desa-desa seperti yang tadi saya sampaikan 1.600, dengan program Coaching Program for New Exporter sebanyak 5.700 peserta, dengan melaksanakan bisnis matching sebanyak 82.000," jelasnya.

Transformasi LPEI yang dimulai sejak 2020 berhasil meningkatkan pembiayaan Goodbank dari Rp27,7 triliun menjadi Rp28,3 triliun. Sementara Program khusus penugasan ekspor telah menyalurkan Rp20 triliun ke 180 negara, termasuk pasar non-tradisional.

Per Juni 2024, pembiayaan LPEI menghasilkan National Development Impact (NDI) sebesar 3,97 kali. Artinya, setiap Rp1 miliar pembiayaan mampu menyerap hingga 54 tenaga kerja.

Secara keseluruhan, dari 2020 hingga September 2024, LPEI telah mengelola aset sebesar Rp256 triliun, meliputi pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan trade finance.

Dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 22,8 persen, LPEI optimis untuk terus mendukung pengembangan ekspor Indonesia di berbagai sektor.