Kami berharap para pemangku kepentingan di Kota Bandung dapat memberikan masukan sebagai bahan diskusi kami bersama pemerintah pusat

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI untuk membahas berbagai isu strategis di bidang pendidikan, termasuk implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, Kurikulum Merdeka, dan Ujian Nasional (UN).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi X DPR RI. Kami percaya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat akan membawa dampak positif bagi pendidikan, khususnya untuk Kota Bandung,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung A Koswara di Bandung, Kamis.

Koswara menegaskan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kota Bandung.

“Kami mencatat bahwa pemerataan sarana pendidikan dan persepsi masyarakat tentang sekolah negeri dan swasta masih menjadi tantangan. Namun melalui kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, kami berupaya memberikan solusi terbaik," katanya.

Baca juga: Ahli usulkan pendekatan kapablitas digunakan pada sektor pendidikan

Ia menambahkan Pemkot Bandung telah melakukan berbagai intervensi, termasuk menambah ruang kelas baru, membangun unit sekolah baru di wilayah yang membutuhkan, dan memberikan perhatian khusus pada peningkatan mutu sekolah swasta.

Melalui kunjungan tersebut, dia berharap dapat memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah untuk menampung aspirasi dari jajaran Pemkot Bandung terkait isu pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka, PPDB Zonasi, penerapan Ujian Nasional, dan Asesmen Nasional.

Baca juga: Anggota DPR minta wacana penerapan kembali UN dikaji mendalam

Himmatul menekankan setiap perubahan dalam sistem pendidikan harus mempertimbangkan kondisi geografis, kualitas pendidikan, dan pemerataan akses di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga mendatangi SMP Negeri 2 Kota Bandung untuk mendapatkan informasi langsung terkait implementasi kebijakan.

"Kami berharap para pemangku kepentingan di Kota Bandung dapat memberikan masukan sebagai bahan diskusi kami bersama pemerintah pusat," ujar dia.

Baca juga: Komisi X ingatkan PPDB jangan persulit pelajar dalam akses pendidikan

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024