Malaysia kesal DK PBB gagal lagi berlakukan gencatan senjata di Gaza

Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia menyatakan kekesalannya dan sangat kecewa setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mengesahkan resolusi yang bertujuan untuk memberlakukan gencatan senjata dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) melalui siaran pers yang dikeluarkan di Putrajaya, Kamis, menyoroti rancangan resolusi yang mendapat dukungan mayoritas anggota DK PBB namun digagalkan melalui penggunaan veto pada Rabu (20/11).

Penggunaan hak veto itu dianggap mematahkan harapan masyarakat internasional untuk mengakhiri kejahatan genosida di Gaza serta melemahkan upaya yang sedang berlangsung untuk menemukan solusi bagi krisis tersebut.

Malaysia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri bencana kemanusiaan di Gaza.

DK juga diminta menjalankan peran utamanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam PBB, dan melindungi supremasi hukum internasional.

Pernyataan Wisma Putra itu menyebutkan bahwa Malaysia tetap menegakkan solidaritas bagi Palestina, dan menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk menemukan solusi damai dan abadi pada masalah Palestina.

Sementara itu saat sesi tanya jawab selama sidang parlemen di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dirinya membawa isu Gaza pada sidang APEC di Peru dan G20 di Brasil baru-baru ini.

Isu itu, ujarnya, ia sampaikan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.

Anwar menggarisbawahi bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang lantang menyuarakan isu Palestina.

Reformasi PBB

Di sela-sela sidang G20 di Brasil, kata Anwar, ia juga melakukan pembicaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva serta Presiden Republik Afrika Selatan secara terpisah guna merangkai strategi untuk memberikan pendekatan baru.

Ia mengatakan mereka bertiga keberatan dengan posisi PBB saat ini, dan mereka menuntut apa yang disebut dengan tata kelola tatanan dunia, yaitu reformasi PBB.

Organisasi dunia tersebut harus direformasi dan “kekuasaan” tidak hanya diberikan kepada negara-negara yang sudah ada, namun diperluas kepada perwakilan Amerika Latin, yakni Brasil, serta Afrika Selatan sebagai perwakilan Afrika, ujar Anwar.

Malaysia, katanya, mempertanyakan mengapa negara yang melanggar semua ketetapan PBB dibiarkan.

Negara yang melanggar sepatutnya disingkirkan sebagai anggota organisasi dunia itu, ujarnya menegaskan.

Ia mengatakan bahwa PBB adalah badan yang didirikan untuk mengakui negara-negara merdeka, yang artinya anti penjajahan.