Kalteng alokasikan anggaran pendidikan 20,59 persen untuk SDM unggul

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan hingga 20,59 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai komitmen mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul serta berdaya saing.

"Pendidikan merupakan sektor penting dan strategis dalam mempersiapkan generasi muda Kalimantan Tengah," tegas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Senin.

Pihaknya menekankan, anggaran sektor pendidikan merupakan amanat undang-undang dan mandatory spending yang harus terpenuhi. Diketahui pada 2024 ini APBD Kalteng mencapai Rp10,2 triliun, dan 20,59 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pendidikan.

Berbagai program unggulan Pemprov Kalteng pada sektor pendidikan yang sedang berjalan, seperti Tabungan Beasiswa (TABE ) Berkah bagi 20 ribu mahasiswa kurang mampu dan masing-masing mahasiswa menerima sebesar Rp7,5 juta.

Kemudian program sekolah gratis bagi 97 ribu siswa SMA,SMK, dan SLB, serta program kuliah gratis bagi 10 ribu mahasiswa Kalimantan Tengah pada 32 perguruan tinggi negeri maupun swasta di provinsi setempat.

Melalui program ini seluruh lulusan SMA maupun SMK di Kalimantan Tengah agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya, baik di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Gubernur Sugianto Sabran juga menyebut, program tersebut untuk memastikan agar tidak ada lagi anak Kalimantan Tengah yang tidak bersekolah maupun kuliah, dengan alasan terkendala biaya.

“Kita sudah hitung dengan cermat, melalui program sekolah dan kuliah gratis ini, orang tua tidak terbebani sehingga anak-anaknya bisa fokus sekolah maupun kuliah, tanpa kekhawatiran masalah biaya, karena sudah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah," tegasnya.

Lebih lanjut Sugianto memaparkan memajukan pendidikan, selain program pemenuhan sarana prasarana utama, pihaknya juga terus melakukan adaptasi era teknologi, dengan percepatan digitalisasi pada unit satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Adaptasi era teknologi itu di antaranya dengan penyediaan jaringan internet starlink, juga papan tulis interaktif berbasis digital," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pada momentum HUT PGRI dan Hari Guru Nasional 25 November 2024, merupakan tonggak penting bagi kebangkitan pendidikan di Kalimantan Tengah. Pendidikan merupakan sektor strategis dalam membangun generasi unggul, terlebih Kalimantan Tengah beririsan dengan Ibu Kota Nusantara.

“Pembangunan di bidang pendidikan ini kita tidak bisa hanya melihat satu sisi pada peserta didik saja, tetapi sarana prasarana serta kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius," paparnya.

Pemprov Kalteng mengapresiasi para guru yang bertugas di daerah terpencil dengan memberi tambahan penghasilan khusus sebesar Rp3 juta, dan guru yang bertugas di perkotaan sebesar Rp2 juta, serta kenaikan gaji bagi guru tidak tetap sebesar Rp3,2 juta.

Kemudian sebelumnya pada jambore pendidikan belum lama ini, juga telah diserahkan dana BOSDA sebesar Rp12,7 miliar, 63 unit panel surya senilai Rp6,1 miliar untuk sekolah yang saat ini belum terjangkau listrik, dan Rp3 miliar untuk pemenuhan akses internet melalui pengadaan starlink.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru, Pemprov Kalteng juga telah memprogramkan dan sudah berjalan, yaitu membangun 5.000 unit rumah guru Berkah dengan DP nol persen.

“Ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah, banyak saya temukan para guru kita belum memiliki rumah hunian yang layak, untuk itu dengan program 5.000 unit rumah guru ini diharap para pahlawan tanpa tanda jasa ini, bisa menikmati kehidupan yang nyaman dengan memiliki rumah hunian yang layak," tegas Sugianto Sabran.

Plt Sekda Kalteng Katma F. Dirun menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menyebut anggaran sektor pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mencapai 20 persen dari APBD. Dia mengaku heran dan mempertanyakan sumber data dari mana yang digunakan.

“Anggaran untuk sektor pendidikan itu merupakan amanat undang-undang dan merupakan mandatory spending yang harus terpenuhi. Pada tahun 2024 ini APBD Kalimantan Tengah Rp10,2 triliun, artinya 20 persen dari APBD adalah anggaran pendidikan," jelasnya.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3740 Tahun 2024 tantang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah 2024, dinyatakan memenuhi bahkan melebihi yaitu 20,59 persen.

"Kalau postur anggaran tidak terpenuhi, tentu pasti ditolak oleh Kemendagri," ucapnya.

Lebih lanjut ia menyebut, anggaran fungsi pendidikan tidak hanya bisa dilihat anggaran yang melekat pada dinas teknis, tetapi juga sebagian menyebar ke perangkat daerah lain yang menyelenggarakan program pendidikan terkait.