Tidak ada kekosongan apalagi kelangkaan BBM bersubsidi, selain itu persediaan BBM nonsubsidi juga tetap tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir."
Sukabumi (ANTARA News) - Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi atau Hiswanamigas Sukabumi, Jawa Barat menyebutkan bahwa kekurangan bahan bakar minyak bersubsidi disebabkan oleh keterlambatan pasokan dari PT Pertamina.

"Tidak ada kekosongan pasokan BBM bersubsidi, namun ada kekurangan karena pasokannya dari PT Pertamina terjadi keterlambatan akibat kemacetan arus lalu lintas seperti di wilayah Sukalarang, Kabupaten Sukabumi sebab sedang ada pembangunan jalan raya," kata Ketua Hiswanamigas Sukabumi, Yudha Sukmagara kepada wartawan, Senin.

Menurut Yudha, saat ini persediaan BBM bersubsidi masih normal dan warga tidak perlu khawatir tidak kebagian jatah. Selain itu, pemilik kendaraan juga diimbau jangan panik yang menyebabkan pembelian BBM subsidi menjadi melonjak. Lebih lanjut, jika di suatu stasiun pembelian bahan bakar umum (SPBU) BBM bersubsidi habis bisa membeli BBM nonsubsidi.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak selalu mengandalkan BBM bersubsidi untuk mengoperasikan kendaraannya, apalagi kendaraan-kendaraan mewah karena BBM bersubsidi yang berhak menerimanya adalah masyarakat berpenghasilan Rp1,5 juta.

"Tidak ada kekosongan apalagi kelangkaan BBM bersubsidi, selain itu persediaan BBM nonsubsidi juga tetap tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," tambahnya.

Sementara, Eksternal Relation PT Pertamina Pemasaran Jawa bagian Barat, Milla Suciyani mengakui adanya beberapa SPBU yang mengalami kekosongan persediaan BBM bersubsidi karena pemerintah saat ini mengurangi kuota pengalokasian BBM bersubsidi di nasional karena persediaannya saat ini hanya bisa mencukupi hingga November.

Sehingga, kebijakan harus diterapkan dengan melakukan pembatasan pengalokasian BBM bersubsidi ini agar persediaannya bisa terpenuhi hingga akhir tahun. "Untuk solar kuota alokasinya dikurangi hingga 10 persen dan premium estimasi pengurangannya sebesar dua sampai lima persen di setiap daerah," katanya. (*)

Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014