Kemenperin sebut industri bakal lakukan penyesuaian soal kenaikan UMP

Kami mendorong dan mengusulkan beberapa insentif untuk sektor-sektor industri tertentu,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan para pelaku industri bakal melakukan penyesuaian terkait aturan baru kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto ditemui di Jakarta, Sabtu menyatakan, pada prinsipnya pelaku industri pasti akan terus berupaya untuk memenuhi ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

"Jadi industri biasanya juga akan melakukan adjustment-adjustment (penyesuaian)," kata dia.

Lebih lanjut dikatakan Eko dunia industri berharap agar kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah bisa menjadi instrumen pendukung peningkatan daya saing.

Oleh karena itu pihaknya terus berupaya menjaga sektor industri tetap tumbuh, salah satunya melalui dorongan pemberian insentif bagi industri yang membutuhkan.

"Kami mendorong dan mengusulkan beberapa insentif untuk sektor-sektor industri tertentu," katanya.

Adapun dijelaskan dia, dorongan insentif bagi industri bisa melalui kebijakan yang sudah ada maupun baru. Seperti halnya insentif di sektor otomotif maupun restrukturisasi mesin atau peralatan.

"Untuk restrukturisasi kan tahun ini juga ada kita lakukan. Kita mendorong terus agar industri-industri yang membutuhkan kebijakan-kebijakan itu bisa terus kita upayakan dukungannya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat sore (29/11).

"Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen," kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden mengatakan, kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha