Aktivis minta pelibatan disabilitas dalam target pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Aktivis disabilitas sekaligus mantan staf khusus presiden periode 2019-2024 Angkie Yudistia meminta setiap pihak untuk melibatkan penduduk usia kerja (PUK) penyandang disabilitas dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Kabinet Merah Putih.

“Jika kita berbicara tentang target Bapak Presiden Prabowo untuk peningkatan ekonomi sebesar 8 persen, itu artinya penyandang disabilitas juga ikut di dalamnya sehingga harus diikutsertakan dalam semua program-program yang akan disusun,” kata Angkie usai gelar wicara bertajuk Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Penyandang Disabilitas di Jakarta Pusat pada Senin.

Secara khusus pada kesempatan itu, ia menggarisbawahi aturan persentase minimum partisipasi angkatan kerja disabilitas sebesar 2 persen pada instansi pemerintah maupun perusahaan BUMN serta sebesar 1 persen pada perusahaan swasta yang telah diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menilai, implementasi aturan tersebut sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya pada perusahaan BUMN maupun penerimaan ASN.

“Penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 2 persen untuk instansi pemerintah menjadi ASN progresnya terus meningkat setiap tahun. Begitu juga di berbagai perusahaan BUMN melalui Rekrutmen Bersama BUMN, setiap tahun pun juga terus meningkat,” ujarnya.

Di samping itu, ia menambahkan berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan BUMN juga terus beradaptasi untuk menyesuaikan formasi dan lingkungan kerja masing-masing dengan ragam kemampuan serta kebutuhan pekerja penyandang disabilitas.

Adapun yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, lanjutnya, ialah memperjuangkan pemenuhan persentase minimum bagi penerimaan PUK berstatus penyandang disabilitas sebesar satu persen di lingkungan perusahaan swasta.

“Yang menjadi peer saat ini adalah untuk perekrutan tenaga kerja berstatus disabilitas di perusahaan swasta. Dan kami terus untuk mendorong bagaimana agar setiap perusahaan-perusahaan swasta ini wajib menerima penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas itu mandiri,” tegas Angkie.

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta pada Senin (25/11) menyebutkan kondisi saat ini di mana penduduk usia kerja (PUK) disabilitas mencapai 5,17 juta orang, dengan jumlah angkatan kerja disabilitas sebanyak 1,04 juta orang. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) disabilitas baru mencapai 20,14 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disabilitas mencapai 10,8 persen.