LAN dorong transformasi tata kelola dan pengembangan kompetensi ASN

Untuk dapat mencapai transformasi yang efektif, diperlukan perubahan dalam cara kita mendengarkan dan berdialog

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong transformasi tata kelola dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih dilakukan secara parsial oleh setiap instansi pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LAN Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap transformasi yang dilaksanakan suatu bangsa tidak akan berhasil jika tak didukung dengan transformasi sumber daya manusia (SDM), sehingga pembelajaran menjadi kunci untuk melakukan berbagai transformasi tersebut.

“Sebagaimana amanah UU 20/2023 telah menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap ASN, oleh karenanya LAN telah mempersiapkan beberapa strategi konkret diantaranya pertama, penerapan model pembelajaran terintegrasi (corporate university) yang didukung dengan human capital development plan yang diharapkan dapat mengidentifikasi gap kompetensi setiap pegawai serta menganalisa kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi,” kata Taufiq dalam kegiatan Virtual Public Lecture ASN Talent Academy Explore Special Edition di Kantor LAN, Jakarta, Senin.

Strategi kedua yaitu mendorong masing-masing corporate university untuk menjadi mesin pembelajaran (learning engine) untuk mendukung sasaran transformasi tata kelola.

Kemudian, strategi terakhir, membangun ekosistem pembelajaran melalui kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, organisasi nirlaba, perusahaan rintisan (startup) dan lainnya untuk menyediakan pembelajaran yang terintegrasi bagi ASN.

Sementara itu, dalam paparannya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa masalah yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan dampak yang timbul dari tumpang tindihnya koridor satuan perundang-undangan dan mekanisme yang tidak layak uji sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Banyak urusan di Indonesia, yang terkenal karena adanya tumpang tindih aturan dan kebijakan sehingga memperlambat proses bisnis dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menjadi tanggung jawab para ASN untuk memperbaiki mentalitas dan pola kerja yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di tanah air," ungkapnya.

Ia menilai sebagai pimpinan dan aparatur seharusnya menjadi teladan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan sebaliknya.

Selain itu juga hindari konflik kepentingan (conflict or interest), melakukan pengecekan ulang (check & re-check) terhadap setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, tanggap terhadap berbagai permasalahan publik dan cepat dalam menyelesaikannya. Karakter seperti ini menjadi pondasi dalam perbaikan tata kelola publik untuk menuju Indonesia emas 2045 mendatang, jelasnya.

Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widiantini dalam kesempatan sama juga menyampaikan, upaya Presiden membentuk segitiga strategis (strategic triangle) untuk memastikan perencanaan program dan penganggaran harus memiliki dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategic triangle ini melibatkan tiga kementerian yang memiliki tugas masing-masing. Ketiga kementerian itu yakni Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan program prioritas nasional.

Kemudian, Kementerian Keuangan bertugas dalam memastikan ketersediaan dan pengalokasian anggaran secara tepat, fleksibilitas anggaran dalam implementasi program pembangunan nasional.

Serta, Kementerian PANRB yang memiliki tugas dalam memastikan reformasi birokrasi dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, selain juga menciptakan kelembagaan yang lincah, kolaboratif, akuntabel dalam mewujudkan pembangunan nasional.

“Untuk dapat mencapai transformasi yang efektif, diperlukan perubahan dalam cara kita mendengarkan dan berdialog. Pemimpin harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mendengarkan," terangnya.