Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia pada Selasa (3/12) menggelar audiensi dengan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi untuk membahas masalah yang dihadapi pelajar Indonesia di luar negeri.
Berdasarkan rilis pers PPI Dunia yang diperoleh pada Rabu (4/13), mereka menyebutkan bahwa sebagai organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berada di 66 negara, mereka menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi kepada BPK.
Koordinator PPI Dunia, Marhadi, yang juga mahasiswa doktoral di Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Budapest, dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah persoalan utama.
Masalah pertama yang disampaikan yaitu tentang tingginya biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa LPDP di luar negeri yang tidak sesuai dengan nilai beasiswa yang yang mereka terima.
"Banyak penerima beasiswa yang harus menjual asetnya untuk bisa berangkat, yang akhirnya terkendala tingginya biaya hidup sehingga berdampak pada hasil studi mahasiswa," ujar mantan Ketua PPI Hongaria itu.
Masalah berikutnya adalah keluhan dari banyak mahasiswa penerima beasiswa yang mengaku tidak ingin kembali ke Indonesia karena jurusan yang mereka ambil tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri sehingga banyak yang memutuskan untuk tinggal dan bekerja di luar negeri.
Masalah ketiga yang mereka soroti adalah belum inklusifnya LPDP sebagai lembaga pemberi beasiswa terbesar di Indonesia, karena banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah belum mendapat kesempatan untuk menerima LPDP.
"Harapannya mahasiswa Indonesia yang di Timur Tengah juga diperhatikan oleh Pemerintah" kata Koordinator PPID Kawasan Timur Tengah Afrika Ahmad Dailami Fadhil.
Masalah keempat yaitu banyak mahasiswa penerima beasiswa non-LPDP yang butuh dibantu pendanaan dari LPDP.
PPI Dunia juga mengusulkan skema pendanaan top-up dari dana LPDP untuk membantu mahasiswa berprestasi agar mereka dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi. Saat ini baru mahasiswa di Hongaria yang mendapat fasilitas top up LPDP.
Sementara itu, masalah kelima yang mereka sampaikan adalah tentang belum adanya atase pendidikan di beberapa negara dengan jumlah pelajar Indonesia di atas 5 ribu, seperti di Turki dan Taiwan.
Untuk itu, PPI Dunia mendorong pemerintah untuk memerhatikan tentang perlunya tempat bagi mahasiswa untuk berkonsultasi dan menyampaikan pengaduan terkait studi mereka.
Menanggapi hal tersebut, Fathan Subchi berterima kasih atas kunjungan PPI Dunia dan akan mengomunikasikan aspirasi yang disampaikan PPI Dunia kepada sejumlah pihak terkait.
"Kami memahami tantangan berat yang dihadapi mahasiswa di luar negeri. Termasuk biaya pendidikan. Kami akan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik," ujar anggota BPK yang membidangi pemeriksaan pendidikan itu.
Di samping itu, Fathan juga menyoroti pentingnya data dan informasi pelajar Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah.
"PPI Dunia sebagai lembaga mahasiswa harus semakin sentral dalam menjadi partner pemerintah untuk saling bertukar informasi dan data update agar pemerintah tahu porsi mana yang harus ditingkatkan," kata dia.
"BPK berkomitmen untuk mendorong dan mensukseskan komitmen pemerintah dalam menghasilkan SDM berkualitas dan unggul untuk nantinya berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045," kata Fathan lebih lanjut.
Baca juga: PPI Dunia apresiasi peluncuran buku pekerja migran KBRI Hongaria
Pewarta: Katriana
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024
