Mendukbangga: Biaya makan gratis Rp10 ribu/porsi cukup penuhi gizi

Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan

Karawang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengaku optimistis anggaran rata-rata Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp10 ribu per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Optimis pasti optimis," kata Wihaji saat ditemui usai acara peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

"Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan," ujar Wihaji.

Baca juga: BGN: Biaya makan gratis Rp10 ribu hanya rata-rata berdasarkan uji coba

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dia memastikan balokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin, dan mineral, sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Baca juga: Anggota DPR usul "one day one fish" dalam Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, kata dia, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Baca juga: DPR: Pastikan bahan pangan Makan Bergizi Gratis produksi warga lokal