DPR minta pemerintah bangun program komunal untuk pasarkan produk UMKM

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah membangun program komunal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang ekonomi kreatif guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut dia, cara tersebut sangat efektif untuk menonjolkan produk-produk UMKM unggul dalam satu inkubator yang telah tertata rapi seperti "Sarinah".

"Langkah ini tidak hanya akan mengangkat nilai produk lokal, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di pasar global. Dengan komunal branding, kita bisa menghasilkan produk premium yang kompetitif, sehingga pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat meningkat," kata Novita ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Ekonomi Kreatif dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Kamis.

Menurut Novita, langkah tersebut harus dilakukan pemerintah guna menjawab tantangan bangsa terkait masalah perekonomian bangsa saat ini

Novita mengungkapkan sekitar 50 persen masyarakat kelas menengah terancam jatuh ke kategori miskin akibat kondisi perekonomian yang mengalami deflasi dan penurunan daya beli. Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dalam merancang kebijakan, termasuk kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

"Jika kenaikan PPN 12 persen diberlakukan, ini akan memaksa lintas generasi untuk konsumsi belanja produk maupun jasa akan menurun, dan ini berdampak langsung pada sektor Ekraf," tegasnya.

Dia meyakini dengan menggenjot sektor UMKM, roda perekonomian masyarakat di kalangan menengah ke bawah akan kembali berjalan dengan baik.

Dengan demikian angka kemiskinan pun perlahan akan kembali menurun.

Novita berharap Kementerian Ekonomi Kreatif dan seluruh lembaga terkait dapat saling berkolaborasi guna memperkuat aktivitas UMKM demi menyelamatkan masyarakat kecil.

Baca juga: Anggota DPR: LPEI harus dukung UMKM di tengah China yang oversupply

Baca juga: DPR: PP 47/2024 tunjukkan Presiden berpihak pada rakyat